MATARAM–Setelah melewati tahapan proses akhir, Pemperintah Provinsi NTB dalam hal ini Gubernur NTB Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah telah menyerahkan 15 orang calon Komisioner Komisi Informasi (KI) ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test.
“Calon KI di tim Panitia Seleksi (Pansel) sudah selesai dan sudah dilaporkan ke Pak Gubernur. Dan Pak Gubenur juga telah mengirimkan 15 nama-nama calon KI kepada DPRD NTB,”ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH.
Penyerahan 15 nama calon KI NTB kepada DPRD, sambungnya, untuk mengikuti tahapan selanjutnya fit and proper test sesuai ketentuan yang nantinya akan dilakukan oleh DPRD NTB. “Ranah DPRD yang akan melakukan fit and proper test. karena kemarin kita sudah serahkan surat pemberitahuan bahwa 15 nama ke itu sudah disampaikan kepimpinan DPRD,”sambungnya.
Mengenai kapan akan dilaksanakan fit and proper test di DPRD, Gede belum bisa memastikannya karena pelaksanaannya juga sudah menjadi ranah dan ketentuan dari DPRD. “Untuk selanjutnya kapan dilaksanakan fit and proper test bisa dikonfirmasi ke DPRD,”ujarnya.
Meski begitu, lajutnya, walaupun menjadi ranah dari DPRD NTB, jika mengacu pada perki atau pedoman peraturan komisi informasi terkait dengan tahapan seleksi calon KI di DPRD, setelah diserahkan nama-nama oleh gubernur NTB. Gede mengakui dari 15 nama yang sudah diserahkan untuk mengikuti fit and proper test tersebut, pada perinsipnya semua baik-baik saja. Karena ketika sudah lolos dari tahapan seleksi dari tim pansel, mulai dari tes psikologi, tes wawancara terkait dengan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, integritas, komitmen dan tes lain sebagainya sudah nilainya bagus. “Tinggal sekarang ini DPRD yang manjadi ranah sepenuhnya,” terangnya.
Setelah nanti di DPRD sudah selesai maka akan ditentukan dari 15 orang yang ikut fit and proper test, dipilih lima orang yang akan dilantik gubernur sebagai Komisioner KI NTB. “Tapi kita tunggu hasil dari DPRD dulu seperti apa nanti. Insya Allah awal Januari sudah selesai, dan bisa dilakukan pelantikan. Yang terpenting saat ini tugas pansel sudah selesai. Tinggal ranah DPRD saja,”terangnya.
Gede juga mengatakan tugas dan tanggungjawab KI NTB kedepan apakah semakin berat dengan melihat perkembangan Teknologi Informasi (IT) yang kian terus mengalami perubahan yang cukup signifikan. KI kedepan lebih berat, karena bukan hanya sekedar sebagai badan publik layanan pemerintah saja namun memiliki tugas untuk memberikan edukasi, dan mendidik publik lewat informasi. “Ya sebanarnya tergantung dari mereka nanti seperti apa, karena informasi ini sekarang menjadi salah satu kebutuhan. Bagaimana masyarakat ikut berperan serta aktif dalam proses pembangunan. Itu kan kebutuhan, bagaimana masyarakat dengan informasi bisa mengembangkan diri lebih baik, sehingga komisi informasi ini selain pengamanan, sengketa informasi dia juga harus ikut mendidik publik,”ujarnya. (Sal).
