MATARAM – Pelaksanaan balap MotoGP semakin di depan mata. Ratusan ribu wisatawan diperkirakan akan membanjiri NTB dalam ajang bergengsi tersebut.
Salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, keterlibatan dari masyarakat lokal. Jangan sampai masyarakat hanya gigit jari dalam ajang MotoGP. “Kita akan komunikasi dengan anak perusahaan ITDC supaya janji ITDC dulu akan menggunakan tenaga lokal tetap dilaksanakan,” ujar Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, Rabu (12/2).
Dijelaskan Gubernur, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah membentuk anak perusahaan yang fokus mengurus sirkuit MotoGP. “ITDC bukan hanya urus MotoGP. Masalah MotoGP ada anak perusahaan ITDC yang urus. Makanya anak perusahaan ini yang kita inginkan menerjemahkan komitmen ITDC dengan baik,” kata gubernur.
Anak perusahaan yang dimaksud, yaitu Mandalika Grand Prix Association (MGPA). MGPA sudah diputuskan sebagai pelaksana hajatan balap MotoGP. Segala hal terkait MotoGP menjadi tanggungjawab MGPA.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir Balaw menegaskan, pihaknya sudah memiliki skema pengamanan untuk suksesi balap MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Kita berupaya sukseskan program pemerintah. Khususnya untuk menerima wisatawan saat Event MotoGP tahun depan,” ucapnya.
Wisatawan yang akan hadir, menurut Tomsi Tohir tidak hanya akan menikmati balap MotoGP. Namun juga akan mengunjungi berbagai destinasi wisata di NTB. Menyadari hal itu, Polda sudah melakukan kegiatan perencanaan sistem pengamanan tidak hanya di KEK Mandalika. Namun juga di seluruh daerah. Polda ingin wisatawan merasa nyaman berada di NTB.
Terkait pembebasan lahan sirkuit yang masih belum tuntas, memiliki potensi konflik. Hal itu juga menjadi atensi Polda. “Sudah dibentuk tim terpadu bersama Pemda,” katanya.
Masalah pembebasan lahan, memang belum clear and clean. Masih saja terjadi masalah di lapangan. Tomsi Tohir tidak ingin, masalah tersebut menjadi kendala dalam pembangunan sirkuit MotoGP. Waktu sudah semakin dekat. Tahun 2021 pelaksanaan MotoGP sudah dipastikan terlaksana. Oleh karena itu, masalah lahan harus dituntaskan secepatnya. “Kita betul-betul akan melihat alas haknya. Dan kita akan upayakan selesai, tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pembangunan sirkuit,” tutupnya. (zwr)
