PRAYA – Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah ternyata banyak dijadikan sebagai percontohan bagi daerah lain dalam mengurus para calon tenaga kerja Indonesia (CTKI).
Bahkan Gubernur Sulawesi Barat, HM Ali Baal Masdar bersama rombongan didampingi kalangan DPR Provinsi Sulawesi Barat datang langsung untuk belajar bagaimana pengelolaan di LTSA ini. Hal itu dilakukan karena terkuak jika masyarakat di Sulawesi Barat juga ternyata banyak mengadu nasib ke luar negeri.
Rombongan dengan detail melihat berbagai persiapan dan pelayanan di LTSA itu. Termasuk mereka menanyakan anggaran yang digelontorkan dalam beroperasinya pelayanan tersebut, hingga waktu yang dibutuhkan dalam melakukan berbagai proses. Karena Pemprov Sulawesi Barat saat ini juga sedang mencanangkan LTSA namun belum beroperasi.
Gubernur Sulawesi Barat, HM Ali Baal Masdar mengatakan, daerah yang dipimpinnya tidak jauh berbeda dengan Lombok. Di mana Sulawesi Barat merupakan daerah agraris dan memiliki 58 kecamatan dan 550 kelurahan dan desa. Warganya juga tidak bisa dipungkiri banyak yang pergi mengadu nasib keluar negeri. “Urusan tenaga kerja ini sangat penting untuk dibahas. Para pencari kerja keluar negeri terus meningkat dan ini akan menjadi persoalan jika kita tidak buat tata kelola dengan baik seperti yang dikelola di LTSA. Dan, bagaimana kita harus memastikan para tenaga kerja juga mendapatkan perlindungan dan tidak boleh menjadi korban,” ungkap HM Ali Baal Masdar saat berkunjung ke LTSA Disnakertrans Lombok Tengah, Selasa (30/3).
Asisten II Setda Lombok Tengah, Murdi yang menemui rombongan menerangkan, keberadaan LTSA ini tidak terlepas dari tingginya jumlah warga yang menjadi TKI. Bahkan Lombok Tengah menjadi penyumbang terbesar kedua pengiriman TKI di Provinsi NTB setelah Lombok Timur. “Maka dari sanalah yang melatarbelakangi kami dalam membuat LTSA ini. Semenjak beroperasinya LTSA ini ternyata cukup memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena pelayan bisa didapatkan dengan mudah dan hal ini terbukti dengan penurunan angka kemiskinan di daerah kami,” tegasnya.
Ditambahkan Murdi, dengan adanya LTSA ini maka masyarakat tidak perlu kesana kemari mengurus berbagai kelengkapan administrasi ketika ingin menjadi TKI. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menimpa para calon TKI. “Berbagai upaya tetap kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan menjadi TKI. Termasuk menyediakan pelayanan yang terpusat, di mana berbagai persyaratan bisa mereka urus dalam satu lokasi dan tidak membutuhkan waktu lama,” terangnya. (met)
