MATARAM – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi serius mempersoalkan menjamurnya ritel modern di NTB.
Gubernur bahkan setuju jika moratorium diberlakukan untuk mengantisipasi semakin banyaknya ritel-ritel modern ini. Kepada Radar Lombok, gubernur mengaku menyambut baik saran dari DPRD NTB untuk diberlakukannya moratorium. Namun persoalannya memang kewenangan tersebut berada di bupati/wali kota. “Moratorium ya bagus. Tapi itu kan kewenangan di kabupaten /kota,” jawabnya usai melaksanakan salat Dzuhur di mushalla kantor gubernur, Rabu kemarin (15/3).
Dewan sendiri menyarankan agar gubernur mengundang bupati/ wali kota agar bisa dirumuskan persamaan persepsi dan membuat kesepakatan antara Pemprov NTB dengan seluruh bupati/wali kota. Menanggapi hal itu, gubernur belum bisa memastikan agenda duduk bersama dengan para bupati/wali kota. Mengingat, agenda semacam itu haruslah dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar bisa semua bupati/wali kota hadir. “Nanti coba kita lihat ininya (perkembangannya – red),” kata gubernur.
[postingan number=3 tag=”ritel”]
Menurutnya, sebenarnya pada awal tahun 2017 pernah diadakan rapat koordinasi (Rakor) di pendapa gubernur. Salah satu poin penting yang disampaikan waktu itu tentang menjamurnya ritel modern. Akibatnya, pergerakan ekonomi masyarakat terganggu dan pertumbuhan ekonomi masih belum dinikmati semua kalangan.
Bagi gubernur, pertumbuhan ekonomi NTB yang tinggi diatas rata-rata nasional belum bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Apalagi setelah ritel modern masuk ke desa-desa di wilayah NTB, keuntungan yang didapat dibawa ke luar daerah.
Kesenjangan sosial yang terjadi di NTB juga tidak lepas dari peran ritel modern. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akhirnya hanya sebatas angka statistik saja. Mengingat ritel modern menghisap sumber daya di NTB, sementara masyarakat lokal tergerus usahanya. “Di rakor awal tahun sudah saya sampaikan. Jadi saya dan kita menunggu follow-up dari bupati/wali kota,” ujar gubernur.
Maraknya ritel modern, tidak terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bupati KLU, H Najmul Ahyar menegaskan, dirinya sampai saat ini belum mengizinkan ritel modern masuk ke wilayah KLU. “KLU sampai hari ini mohon maaf sedang kembangkan BUMDes Mart, sehingga permohonan izin Alfamart dan Indomaret tidak kami penuhi,” ucapnya.
Diakui Najmul, selama ini memang banyak ritel modern yang ingin berinvestasi di Lombok utara. Namun, dalam pandangannya, lebih baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan dan membangun ritel modern seperti Alfamart maupun Indomaret.
Untuk membangun ekonomi desa, maka perputaran ekonomi di desa tersebut harus terlaksana. Berbeda halnya dengan ritel modern, yang membawa uang ke luar daerah. “Nanti BUMDes yang buat pasar modern, target kita di KLU ada 33 BUMDes Mart,” kata Najmul.
Konsep BUMDes Mart, nantinya akan menjual berbagai produk lokal masyarakat. Tidak menutup kemungkinan juga bermitra dengan produk-produk luar seperti yang ada di Alfamart dan Indomaret. “Kami tidak berpikir dirikan Alfamart sampai sekarang, lebih baik kami bantu kepala desa membangun BUMDes Mart,” tandasnya.
Sebelumnya, wakil ketua DPRD NTB Mori Hanafi meminta gubernur untuk memanggil semua bupati/walikota. Dari situlah kemudian dibangun persepsi bersama dan menyatukan tekad melakukan moratorium terahadap pembangunan ritel modern. (zwr)
