MATARAM — Gubernur NTB Zulkieflimansyah angkat bicara terkait kebijakan Sekda Pemprov NTB, H Lalu Gita Ariadi yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) membeli tiket MotoGP sehingga menimbulkan kegaduhan.
Pasalnya, kebijakan Sekda Gita ini sama sekali tak melalui jalan koordinasi dengan gubernur.
Tak ayal, kebijakan yang dikeluarkan Sekda Gita saat rapat koordinasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika dengan pemerintah pusat secara daring belum lama ini disesali gubernur. Apalagi kebijakan ini telah ditindaklanjuti dengan surat imbauan yang dikeluarkan Sekda Gita tanpa koordinasi dengan pimpinannya.
Zulkieflimansyah bercerita, kebijakan itu dikeluarkan Sekda Gita tanpa sepengetahuannya. Waktu rakor daring bersama pemerintah pusat, Zulkieflimansyah mengaku sedang berada di luar daerah. Tugasnya kemudian dimandatkan langsung kepada Sekda Gita untuk mengikuti rakor daring bersama pemerintah pusat.
Supaya tidak ada tekanan terhadap kurangnya akomodasi yang perlu disiapkan, maka lebih bagus jika banyak masyarakat NTB yang nonton supaya pihaknya tidak sibuk mengatasi masalah akomodasi yang kurang. “Karena lucu juga kalau misalnya kita lokasi balapan (MotoGP) di daerah kita tapi yang nonton dari kita sedikit. Kan tiketnya ada yang Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, Rp 300 ribu. Tidak semua mahal,” Zulkieflimansyah.
Saat rapat tersebut, lanjutnya, diutarakan bagi masyarakat NTB mungkin diberikan diskon 10 persen dari harga normal. Tapi persoalan itu kemudian melebar ke ASN. Parahnya lagi, sekda mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP. ‘’Saking ingin sukses segala macam itu, mungkin Pak Sekda tidak tahu rasa hatinya seperti apa. Sebenarnya bisa dikontrol dengan instruksi atau imbauan saja kepada ASN. Cuma kata mewajibkan itu yang agak mengganggu,’’ sesal Zulkieflimansyah.
Tanpa sepengetahuan sekda, sambung Zulkieflimansyah, dia sedang melobi pemerintah pusat supaya masyarakat NTB mendapatkan diskon lebih besar, tidak hanya 10 persen. “Kalau 10 persen masih apalah, pusat itu sepertinya mau kasih kita diskon lebih besar. Tapi kenapa Pak Sekda belum apa-apa sudah bikin surat tanpa ngomong-ngomong dulu sama kita. Mestinya yang seperti gitu di-keep (simpan) dulu sampai last minute,” cetusnya.
Menurut Zulkiefli, kebijakan sekda ini sangat parah karena tidak melaporkan terlebih dahulu kepadanya sebelum mengeluarkan intruksi atau imbauan. “Karena kita akan berusaha cari diskon, jangan di angka 10 persen dong. Tapi siapa tahu bisa 70 sampai 75 persen. Tapi dia (Sekda) belum apa sudah bikin (instruksi). Itu sangat parah,” sesal lagi.
Sebab, sambungnya, diskon tiket tidak hanya untuk ASN tetapi juga akan berlaku bagi masyarakat NTB pada umumnya. Serta dalam pembelian tiket tidak lantas kemudian diwajibkan karena dalam event ini pemerintah provinsi hanya bisa memfasilitasi dan membantu masyarakat agar mendapatkan tiket dengan harga yang tidak terlampau mahal. Sehingga banyak masyarakat yang ikut menyaksikan langsung MotoGP di daerahnya sendiri. “Jadi maksud kita, mau ASN atau siapa buat saya itu kan, kalau bisa diskon digedekan. Pemerintah pusat pasti setuju. Tapi Pak Sekda aja kemarin itu terlampau bersemangat. Sebenarnya kita sedang berusaha untuk diberikan diskon lebih besar lagi. Dan, zaman sekarang tidak boleh ada yang mewajib-wajibkan, mestinya tidak usah diomongin dulu. Kan kita nggak enak,” ucapnya.
Terlebih, lanjut dia, event MotoGP bukan hanya bagi masyarakat Lombok, tapi event MotoGP ini adalah event Indonesia secara nasional. Maka tidak bisa kemudian ada pemaksaan dalam pembelian tiket. “Jadi nggak ada ASN diwajib-wajibkan beli tiket MotoGP. Pemprov sedang lobi dan negosiasi. Mudah-mudahan diskonnya bisa sampai 75 persen. sehingga lebih banyak masyarakat NTB bisa nonton dengan harga yang tidak memberatkan gitu intinya,” pungkasnya.
Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir mangkui jika pernyataan Sekda Gita yang mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP menyusul surat imbauan yang dikeluarkan. “Sebenarnya itu baru sebatas imbauan saja kalau bisa. Karena kalau wajib akan habis tiketnya 13 ribu dan pengawai kita kan nyebar, tapi itu belum final,” katanya.
Nasir juga tidak terlalu banyak bicara soal apa saja isi imbauan Sekda Gita yang mewajibkan ASN lingkup Pemprov NTB membeli tiket MotoGP. “Jadi saya belum tahu jelas soal kebijakan itu. Pak Sadimin (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan) dan Pak Sekda yang bisa jelaskan,” lemparnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Sadimin yang diminta penjelasnya soal hal tersebut mengaku tidak tahu. “Saya kurang tahu. Konfirmasi sama yang mewajibkan saja,” lempar Sadimin.
Menurutnya, tidak boleh kemudian ada paksaan terhadap siapapun untuk pembelian tiket MotoGP. “Kalau pendapat saya nonton itu kan boby. Yang mau nonton ya silakan, yang tidak ya jangan dipaksa. Kalau ingin nonton kesulitan membeli tiket dapat kami fasilitasi pemesanannya secara kolektif. Karena secara lisan ditugaskan Pak Gubernur untuk itu,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Sadimin tidak bisa menjawab apa yang menjadi statemen ASN diwajibkan membeli tiket MotoGP. Sebab dirinya juga tidak setuju jika kebijakan tersebut dibuat. “Kalau saya tidak setuju ASN diwajibkan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut dia, dalam surat yang sebelumnya dikeluarkan sudah tegas dikatakan pemprov hanya memfasilitasi masyarakat ber-KTP NTB saja, baik ASN maupun masyarakat umum dalam pembelian tiket. Tetapi tidak kemudian ada paksaan yang dilakukan. “Sudah jelas perangkat daerah diminta memfasilitasi ASN, keluarganya dan NIK NTB yang mau pesan tiket secara kolektif. Tidak ada mewajibkan ASN beli tiket MotoGP,” jelasnya.
Sekda Gita yang dikonfirmasi atas pernyataan yang mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP belum dapat dihubungi dan memberikan keterangan soal tersebut. (sal/yan)
