MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan akan segera mengisi kekosongan 13 jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Proses rotasi dan pengisian jabatan ini akan dilakukan secara selektif, termasuk kemungkinan mendatangkan pejabat dari luar daerah, jika memang diperlukan.
“Iya pasti, karena ini ada sekitar 13 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kosong, dan pasti segera kita isi,” ujar Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal saat ditemui media, Senin (3/3).
Sejumlah jabatan strategis yang masih kosong antara lain Kepala Dinas PUPR NTB, Kepala Dinas ESDM NTB, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Kepala DPMPTSP NTB, Kepala BKD NTB, Inspektur Inspektorat NTB, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta beberapa posisi lain seperti tiga Wakil Direktur RSUD NTB, Staf Ahli Gubernur, Kepala BRIDA, dan Kepala BPKAD NTB.
Kemudian terkait isu adanya kemungkinan mendatangkan pejabat dari luar NTB untuk mengisi jabatan yang kosong, Gubernur menyatakan pihaknya masih mengkaji kebutuhan tersebut.
“Belum kita putuskan, kita lihat kebutuhannya nanti. Setelah kita menyiapkan drafnya, baru kita tentukan apakah perlu mendatangkan orang dari luar atau cukup dengan yang ada di dalam,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini Pemprov NTB masih dalam tahap brainstorming terkait formasi pejabat yang paling ideal. Keputusan akhir akan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan.
Gubernur juga memastikan bahwa seluruh proses seleksi akan dilakukan secara transparan melalui panitia seleksi (Pansel). Bahkan tidak hanya eselon II, tetapi juga eselon III akan melalui mekanisme seleksi ketat yang disebut sebagai beauty contest.
“Jadi teman-teman yang memenuhi syarat untuk eselon III, dengan senang hati kami persilakan ikut beauty contest,” katanya.
Ia juga mendorong para pejabat yang ingin mengikuti seleksi, agar mulai mempersiapkan diri dan memahami target serta persyaratan yang dibutuhkan. “Saya akan meminta tim di provinsi untuk mempersiapkan basic requirement dari masing-masing jabatan,” tambahnya.
Gubernur menargetkan proses restrukturisasi jabatan ini bisa rampung dalam tiga hingga empat bulan ke depan. Ia menyebut tahun ini sebagai tahun penguatan birokrasi, agar pada tahun depan Pemprov NTB bisa bergerak lebih cepat dalam menjalankan program-program prioritas.
“Mudah-mudahan dalam tiga sampai empat bulan sudah selesai. Tahun ini kita ingin menguatkan dulu supaya tahun depan bisa lari,” tegasnya.
Selain pengisian jabatan, Gubernur juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan mengalami merger, sementara ada pula yang akan dipisah kembali sesuai kebutuhan.
“Ada merger, bahkan ada yang berdiri lagi atau dipisahkan. Semua akan disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.
Gubernur juga menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi praktik jual beli jabatan atau proyek. Ia bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika ada pihak yang terlibat.
“Di mana-mana, pasca-pilkada pasti ada calo jabatan. Tapi saya pastikan, saya tidak mengotorisasi siapa pun untuk berbicara atas nama saya. Tidak tim, tidak keluarga, bahkan istri saya pun tidak saya otorisasi. Apalagi orang yang tidak tidur dengan saya,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan pengisian jabatan akan dilakukan sesuai sistem yang berlaku di pemerintahan.
“Semua harus berjalan dalam sistem. Tidak ada orang di luar sistem yang bisa ikut campur dalam urusan pemerintahan. Yang digaji untuk mengurus pemerintahan ini adalah orang yang ada di dalam sistem,” pungkasnya. (rat)
