MATARAM – Ritel modern seperti Alfamart dan Indomart semakin menjamur di NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur baru-baru ini mengeluarkan kebijakan untuk tidak akan memperpanjang izin ritel modern. Kebijakan Bupati HM. Sukiman Azmy yang akan menghentikan izin operasi ritel modern tidak mendapat dukungan baik dari Gubernur NTB. Apalagi di kabupaten lain jumlahnya terus bertambah. “ Biarkan ritel modern tetap beroperasi,” ujar Gubernur NTB Zulkieflimansyah di kantornya, Kamis (17/1).
Meski begitu orang nomor satu di NTB ini juga tidak setuju keberadaan ritel modern justru menjadi penyebab ketimpangan sosial. Sebaliknya, kehadirannya harus bisa memberikan banyak pilihan kepada masyarakat selaku konsumen.
Gubernur tidak ingin ikut-ikutan melarang berkembangnya ritel modern. Dirinya juga tidak mengikuti sikap gubernur sebelumnya yang menentang keberadaan ritel modern. Langkah itu ia anggap hanya sekedar keputusan populis saja. “ Kalau saya, melarang-melarang begitu nanti sekedar populis, heroik. Tapi gak bisa lama bertahan,” katanya.
BACA JUGA: Tiga Kafe Maksiat di Lombok Timur Disegel
Menurut Zul, ritel modern merupakan core bisnis besar dan menguntungkan. Tentu saja akan sulit untuk dihadang perkembangannya. Apalagi konsumen sendiri merasa puas dengan keberadaan mereka.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi penengah atau fasilitator untuk menjembatani ritel modern dengan dampak negatif yang ditimbulkan. “ Pemda harus komunikasi, misal caranya produk lokal masuk Alfamart-Indomaret. Soal Lotim tidak perpanjang ritel modern, kan di Lotim sudah banyak. Jangan lah alasan dicari-cari. Menghadang yang begitu tidak mudah,” ucapnya.
Harga barang yang diberlakukan oleh ritel modern, kata Gubernur, begitu kompetitif. Fasilitas yang disediakan juga lebih lengkap. Masyarakat diberikan banyak pilihan untuk membeli berbagai kebutuhan. Apabila usaha kecil masyarakat dikhawatirkan mati karena ritel modern, atau produk lokal tidak bisa bersaing, seharusnya Pemkab mencari solusi. Bukan justru melarang ritel modern beroperasi. “ Biarkan mereka tetap beroperasi. Kita cari cara agar kompetitif, gak bisa kompetitif ya kerjasama. Sekarang kalau gak bisa melawan, ya kita kerjasama,” tegasnya.
Apabila ingin menutup ruang untuk ritel modern, seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipersiapkan terlebih dahulu. Bukan langsung memutuskan tidak memperpanjang izin.
Kondisi saat ini, BUMDes di wilayah NTB termasuk di Lombok Timur tidak begitu memuaskan. “ BUMDes salah satu solusi. Tapi BUMDes sekarang, sebagian besar simpan pinjam. Itu bukan BUMDes yang kita bayangkan. Seharusnya BUMDes bisa kelola produk lokal. Nanti ada teman saya dari Jakarta soal akan paparkan soal itu, bagus gagasannya,” kata Gubernur.
Selain itu ia juga dalam kesempatan tersebut mengimbau kepada jajarannya dan seluruh Pemda untuk bisa mengakomodir potensi lokal. Termasuk soal Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Selama ini, banyak proyek-proyek besar di NTB justru orang lokal menjadi penonton.”Kemiskinan turun harus membuat masyarakat sejahtera, membuat masyarakat bisa bersaing. Makanya proyek-proyek besar juga harus dikerjakan masyarakat lokal. Agar ketimpangan bisa diintervensi,” tutupnya.
BACA JUGA: Kuat Dugaan Semua Masjid Penerima Bantuan Kena Potong
Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy menegaskan, selama dirinya memimpin Lombok Timur, tidak akan pernah memberikan izin ritel modern. Sukiman memastikan tidak akan ada lagi ritel modern baru yang dibangun di wilayahnya.
Bagi Sukiman Azmy, semua kemudahan atau fasilitas yang diberikan oleh ritel modern, pada dasarnya bisa dilakukan oleh BUMDes. “ Nanti BUMDes kita bantu kembangkan diri seperti mart-mart itu. Saya tidak akan perpanjang izin mart-mart. Kalau ada sekarang ritel modern, itu karena izinnya dari pemimpin sebelumnya,” ucap Sukiman.(zwr)
