MATARAM—Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memiliki mimpi, bahwa suatu saat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, tidak lagi berada di Jakarta atau wilayah barat Indonesia. Namun orang nomor satu di NTB ini berharap Sekolah Statistik itu berada di wilayah Indonesia Timur, baik itu di Sulawesi, Papua atau di wilayah Nusa Tenggara.
Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu menyampaikan keinginan tersebut saat rapat koordinasi Satu Data Kependudukan tahun 2019, di Hotel Golden Palace, Kamis (21/11/2019). Gubernur menilai, dengan berdirinya sekolah statistik di Wilayah Indonesia Timur, maka Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dipacu dan bisa bersaing dengan SDM yang ada di wilayah Indonesia Barat. Sehingga, anak-anak yang cerdas di bidang statistik tidak lagi terpusat di Jakarta. Namun tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Human Development Index (HDI) Indonesia Bagian Timur itu rendah bukan karena standard of living kita rendah. Tapi mayoritas lulusan SMA terbaik kita sekolahnya di Bandung, Jogja dan Malang,” jelas Bang Zul.
Maka, salah satu cara untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, adalah dengan menghadirkan lembaga pendidikan berkualitas, seperti STAN atau STIS.
Terkait Data Statistik, Gubernur menyampaikan pentingnya satu data yang akurat. Sehingga, kebijakan yang dibuat untuk masyarakat betul-betul berbasikan data, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Namun, perlu juga diingat katanya, bahwa angka-angka keberhasilan, baik itu ekonomi dan inflasi, harus memiliki dampak bagi kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat.
“Pembangunan itu tidak mungkin direduksi hanya sebatas angka-angka. Percuma angka pertumbuhan ekonomi kita tinggi, namun masyarakat lokal kita jadi penonton,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik NTB, Suntono melaporkan rapat koordinasi satu data ini dimaksudkan untuk membahas data yang dihimpun statistik dalam bentuk satu data. Sehingga, tidak ada lagi data yang berbeda, baik oleh statistik maupun lembaga terkait lainnya.
Kegiatan itu katanya akan berlangsung dua hari dengan menghadirkan para pemangku kepentingan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (hms/sal)
