Gubernur NTB Dituntut Perhatikan Nasib Pekerja

Gubernur NTB Dituntut Perhatikan Nasib Pekerja
AKSI : Puluhan pemuda dari KPR NTB melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (29/10). (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Hari Sumpah Pemuda yang jatuh hari Minggu (28/10) lalu diperingati dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (29/10). Elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Salah satu elemen yang melakukan aksi yaitu Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR).

Di depan kantor gubernur pengunjuk rasa melakukan aksi dengan cara yang mengundang perhatian. Tubuh mereka dilumuri cat dengan susunan tulisan Sumpah Pemuda. Di belakangnya puluhan orang meneriakkan berbagai tuntutan. “ Hari ini kami datang meminta pertanggungjawaban gubernur. Ada buruh yang terkena PHK secara sepihak, ini tidak boleh dibiarkan,” ungkap koordinator lapangan (Korlap) aksi, Idham.

Catatan pihaknya, beberapa waktu terakhir terjadi banyak pemecatan pekerja secara sepihak. Daerah diminta hadir agar perusahaan tidak berbuat semena-mena. “Zul-Rohmi harus selamatkan nasib pekerja,” teriaknya. 

Pemprov diminta tidak menjadi pihak yang berdiri di belakang pengusaha. Peserta aksi lainnya, Bayu Aryadani mengingatkan semua pihak bahwa momentum Sumpah Pemuda menjadi wadah untuk melecut kembali semangat perjuangan. Terutama untuk memperjuangkan nasib pekerja. 

Ia juga menyampaikan kondisi NTB belakangan ini banyak persoalan terjadi. Baik itu di sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya. “Sektor ekonomi misalnya pasca gempa. Janji bantuan pemerintah masih dipertanyakan,” ujarnya. 

Kemudian pada sektor pendidikan, kapitalisasi sangat terasa. Para orangtua kebingungan mencari biaya pendidikan yang semakin mahal. Padahal biaya pendidikan yang murah merupakan amanah konstitusi. “ Dunia kampus semakin ingin dibungkam pemerintah. Ini tidak boleh dibiarkan,” ucapnya. 

Melalui momentum hari Sumpah Pemuda juga, Bayu mengajak seluruh anak muda NTB untuk tidak larut dalam kemajuan teknologi. Para pemuda harus menyadari perannya untuk berkontribusi melakukan perubahan. 

Terdapat beberapa tuntutan KPR dalam aksi tersebut, diantaranya upah layak nasional, cabut UU nomor 12 tahun 2012, hentikan PHK sepihak, hentikan kriminalisasi gerakan rakyat. “ Dan berikan kepastian harga komoditas petani,” teriaknya. 

Sebelumnya ada juga aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Para pengunjuk rasa ditemui Kepala Biro Humas dan Protokol, Irnadi Kusuma.(zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut