MATARAM – Koordinator Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) SMA, SMK dan SLB NTB, Ismail Fahmi menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak serius dan mengabaikan nasib guru yang sudah lulus tes P3K tahun 2019 lalu. Sampai saat ini Gubernur NTB belum mnandandatangi SK P3K guru SMA sederajat tersebut.
“Penanganan P3K jenjang SMA sederajat yang lulus 220 orang itu sampai saat ini belum menerima SK,” kata Ismail Fahmi kepada Radar Lombok, kemarin.
Menurutnya, sebanyak 220 guru calon P3K di NTB sampai saat ini belum menerima SK pengangkatan dari Gubernur NTB, sementara dari daerah lain sudah menerima SK P3K.
“Kalau di kabupaten/kota sudah semuanya diberikan SK. Kami guru yang bernaung di Pemprov NTB sampai saat ini belum menerima SK P3K. Padahal, semua persyaratan pemberkasan sudah diserahkan. Bahkan kami duluan menyerahkan jika dibandingkan dengan P3K yang ada di kabupaten/kota,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Mutasi BKD NTB Sobri mengatakan pekan lalu sedang diperoses SK untuk dinaikkan ke Gubernur NTB. Setelah pemberkasan, jumlah yang lulus seleksi 2019 sebanyak 223 orang. Dari jumlah itu, terdapat 1 orang meninggal, kemudian 2 orang mengundurkan diri, sehingga yang akan diberikan SK nantinya di Februari 2021 sebanyak 220 orang.
“Peserta yang lulus tes dan meninggal maupun yang mengundurkan diri ini tidak bisa diganti dengan lainnya. Sehingga yang akan menerima SK nantinya sebanyak 220 orang,” sebutnya.
Formasi yang lulus tahun 2019 lalu ada guru dan penyuluh pertanian. Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang lulus ada 18 orang, sementara untuk tenaga guru ada 204 orang.
“Alhamdulillah, sampai saat ini tinggal 1 orang terkait dengan masalah formasi. Sebab di formasi Menpan RB S2 sedangkan yang lulus 1 orang ini S1 dan ini harus diperbaiki dan diusulkan ke BKN,” katanya. (adi)
