MATARAM — Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI), menegaskan akan membawa ke ranah hukum pihak-pihak yang mengaku bisa memuluskan promosi jabatan di lingkungan Pemprov NTB. Isu adanya calo jabatan ini semakin mencuat, setelah beberapa oknum menggunakan foto bersama gubernur sebagai alat untuk meyakinkan calon korban.
Tak hanya di lingkungan Pemprov NTB, oknum-oknum ini juga diduga menawarkan jabatan kepala sekolah di sejumlah daerah.
Menanggapi hal ini, Gubernur LMI menegaskan bahwa praktik tersebut, tidak benar dan akan ditindak tegas. “Sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa keluarga dan tim inti saya adalah orang-orang yang paling ingin melihat saya segera menerapkan meritokrasi di Pemprov NTB,” tegas LMI, Rabu (26/2).
LMI juga menegaskan, bahwa siapa pun yang mengaku sebagai keluarga atau timnya, lalu menjual jabatan, termasuk untuk posisi kepala sekolah, maka itu bukanlah perwakilannya. Karena itu dia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya, dan segera melaporkan jika menemukan bukti terkait praktik tersebut. “Laporkan ke kami dengan bukti lengkap, karena saya akan pidanakan atas dasar pencemaran nama baik,” tegasnya.
Terkait adanya oknum yang menggunakan foto bersamanya sebagai bukti kedekatan untuk melancarkan aksi, Gubernur LMI menyatakan bahwa ia tidak pernah menolak ajakan berfoto dari siapa pun. “Saya foto dengan semua orang, termasuk dengan orang yang tidak mendukung saya,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, juga angkat bicara mengenai kabar eksodus besar-besaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemkab Bima ke Pemprov NTB. Ia memastikan informasi tersebut, tidak benar dan hanya sebatas rumor.
“Yang betul ada ASN Pemkab Bima pindah ke Pemkot Bima, dan itu proses natural saja, seperti saat kepemimpinan sebelumnya. Tapi kalau eksodus dari Pemkab Bima ke Pemprov NTB, tidak ada,” tegas Gita.
Gita menjelaskan bahwa sejauh ini, hanya ada satu ASN dari Pemkab Bima yang berpindah tugas ke Pemprov NTB, yakni sebagai ajudan Wakil Gubernur (Wagub) NTB. Ia memastikan bahwa ASN tersebut, tidak ditugaskan untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov NTB. “Kalau ajudannya (Wagub) memang dari Bima,” jelasnya.
Sementara mengenai sejumlah jabatan kosong di Pemprov NTB, Gita menyatakan bahwa pengisian posisi tersebut masih menunggu instruksi Gubernur NTB selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Di Pemprov NTB sendiri ada 15 jabatan strategis yang lowong. “Tunggu dulu, nanti kan ada pimpinan. Kita laporkan ke pimpinan baru (LMI), dan menunggu instruksinya,” jelasnya.
Disampaikan Gita, Pemprov NTB terus berkomitmen menerapkan sistem kepegawaian yang transparan dan berbasis meritokrasi, tanpa ada praktik jual-beli jabatan. Untuk itu masyarakat diimbau tetap waspada terhadap modus penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab. (rat)
