Gubernur Minta Dinas Koperasi dan UKM Perbaiki Data UMKM

Dr Zulkieflimansyah(ISTIMEWA/RADAR LOMBOK)
Dr Zulkieflimansyah(ISTIMEWA/RADAR LOMBOK)
Advertisement

MATARAM – Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah merasa kecewa ketika mempertanyakan masalah data Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum lengkap di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB.
Padahal masalah data merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui UKM mana saja yang masih berproduksi. “Ya masalah data salah satu hal yang penting harus dibenahi, karena memang dengan adanya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, sebenarnya kita tahu yang mana UKM kita yang masih berproduksi,”kata gubernur saat melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi NTB, Senin (15/6).
Menurutnya, dengan data yang lengkap maka bisa memetakan UKM mana saja yang bisa berkontribusi ditengah pendemi Covid-19. Baik dalam pembuatan masker maupun lainnya. “Karena ini berkah ditengah pandemi. Dengan data yang lebih lengkap kita tahu pemain-pemain (UKM,red) mana yang betul-betul bisa membuat masker dan produk-produk yang lain. Jadi program lebih terarah,”terangnya.
Gubenur menegaskan dengan data yang lengkap, maka segala sesuatu bisa lebih mudah dikerjakan. Misalnya saat pendistribusian program JPS Gemilang tahap kedua prosesnya lebih baik karena data yang lengkap. Kegadungan sempat muncul pada awal program JPS Gemilang masalah data yang kurang lengkap. “Sekarang lebih baik, karena data data terverifikasi dengan lengkap. JPS yang ke dua relatif lebih bagus dibandingkan yang pertama. Karena masalah pertama yang dibenahi masalah data, jadi dinas sosial kita langsung ke desa-desa,”ujarnya.
Gubernur menyebut dengan lebih baiknya pendistribusian JPS Gemilang tahap dua, tidak lepas karena keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Diakuinya pada pendistribusian bantuan tahap pertama kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan pemerintah provinsi terkesan kelihatan sebagai kebupaten ke- 11. Karena itu, ketika bantuan dari provinsi datang, pemerintah kabupaten/kota tidak pernah merasa menjadi bagian dari itu. “Jadi strateginya kita rubah di JPS gemilang tahap dua, dengan melibatkan semua dinas-dinas yang ada di kabupaten/kota dengan asumsi yang mengetahui UKM masing-masing kan mereka sendiri,”tarangnya.
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi NTB beserta jajarannya. Serta ikut mendampingi gubernur diantaranya diantaranya, Asisten II Setda NTB, Kepala BKD, Kasat Pol PP, Biro Humas dan Protokol Setda NTB dan Karo Organisasi dan jajaran lainnya. (sal)