Gubernur Minta Bapanas Naikkan Harga Jagung

Zulkieflimansyah (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Harga jagung petani anjlok menjadi atensi serius Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Dengan tegas gubernur meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membeli Jagung lebih mahal seharga Rp 4.400 dari sebelumnya hanya Rp 3.150.

Langkah intervensi yang dilakukan gubernur ini setelah sebelumnya meminta dukungan Fasilitasi/Subsidi ongkos angkutan untuk Petani kecil. Pemprov pun secara resmi telah menanda tangani dan melayangkan surat bernomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022 tentang Permintaan Revisi atas Harga Acuan Pembelian (HAP) di Tingkat Petani atau yang biasa disebut Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang disampaikan ke pemerintah pusat langsung. “Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020 menjadi Rp. 4.400,” ungkap Gubernur di Mataram, kemarin.

Menurut gubernur, Pemprov NTB meminta pembelian di angka tersebut setelah dilakukan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, Akademis/Praktisi, Bulog NTB. Termasuk dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemprov NTB dengan melibatkan stakeholder terkait.

Baca Juga :  Kemenparekraf Wacanakan Work From Lombok

Gubernur mengatakan biaya produksi petani telah naik cukup tinggi. Sehingga HPP yang Rp 3.150 sudah tidak relevan. Ideal bisa dinaikan pada angka Rp. 4.400. Itu juga disebabkan adanya kenaikan pada komponen biaya produksi jagung baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan pupuk.

Selain bersurat resmi, gubernur juga akan melakukan pendekatan dan melobi langsung Kepala Bapanas RI, agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat. “Kita optimis BAPANAS akan mengatensi hal ini,” ucap politisi PKS itu.

Meski sebetulnya pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan perubahan persetujuan di angka, mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. “Selain permintaan Revisi HPP. Kami juga telah mengusulkan subsisdi atau fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke Jalan raya atau Gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota di NTB,” terangnya.

Pihaknya pun saat ini mengaku sedang terus mendorong pihak Pengusaha baik BUMN (Bulog) maupun swasta, untuk mekakukan pengambilan secara langsung, Bisnis to Bisnis (B2B). Dengan tujuan menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stock sekitar 300.000. “Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan Pakan Ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan Jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” jelasnya.

Baca Juga :  Minyak Goreng di NTB Semakin Langka

Sementara untuk opsi ekspor jagung gubernur masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari Pemerintah Pusat untuk Ekspor, dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan Nasional. “Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai. Dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional. Maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk buka opsi ekspor. Intinya, kami akan melakukan berbagai upaya agar harga jagung di NTB stabil. Minta doanya aja,” pungkasnya. (sal)