MATARAM – Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengklaim mutasi besar-besaran yang dilakukan pada hari Jumat lalu (3/6), sudah sangat obyektif.
Semua berdasarkan hasil asessment kinerja pejabat tersebut.
Menurutnya, semua pihak harus menghormati hasil perombakan pejabat Pemprov NTB. Mutasi dilakukan setelah ada evaluasi secara mendalam oleh para ahlinya. "Mutasi sudah obyektif, tolong dihormati proses yang sudah kita lalui," ucapnya saat ditanya Radar Lombok usai menghadiri rapat paripurna di DPRD, Kamis kemarin (9/6).
Ia sendiri heran dengan reaksi beberapa pihak terhadap mutasi kali ini. Padahal, dulu mutasi dilakukan tanpa assisment tetapi reaksi yang ditimbulkan tidak ribut seperti saat ini. Namun sekarang, dengan melalui assisment seharusnya bisa membuat semua pihak menerimnya, bukan malah memberikan kritikan-kritikan.
Ditegaskan Gubernur, para pejabat yang terkena mutasi atau dibebastugaskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Tim Evaluasi yang dibentuk diisi oleh orang-orang berkompeten seperti Rektor IKIP Mataram dan juga Guru Besar Unram. "Darimana mereka beranggapan mutasi tidak obyektif, tolak ukurnya apa?," timpal pria kharismatik ini.
Ia juga menyentil para pejabat yang bernyanyi setelah dimutasi. Padahal saat diangkat, para pejabat tersebut tidak ada yang mempertanyakan dirinya apakah mampu atau tidak, layak atau tidak. Mereka tidak ada satupun yang ribut, namun saat tugasnya selesai malah berkicau.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang juga Ketua Partai Demokrat NTB ini mengklarifikasi adanya pejabat yang dipindah dan dimasukkan ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). "Yang dipindah posisinya itu juga bukan berarti mereka telah melakukan pelanggaran fatal, tidak begitu," terangnya.
Mendapatkan amanah di posisi yang berbeda lanjutnya, merupakan sunnatullah. Hasil evaluasi membuat mereka dipindah dan diyakini sebagai formasi terbaik saat ini. Begitu juga dengan pejabat yang dibebastugaskan dan diparkir ke TGP2D.
Disampaikan Gubernur, pejabat yang saat ini masuk TGP2D tidak menutup kemungkinan bisa kembali menduduki jabatan eselon II. Semua pejabat diminta bisa menerima saat diangkat dan dibebastugaskan. "Jabatan itu amanah, bekerja di tempat berbeda sunnatullah. Masa mereka maunya di tempat itu saja, yang masuk TGP2D juga bisa jadi eselon dua lagi," katanya.
Seperti diketahui, beberapa pejabat eselon II ada yang dibebastugaskan dan dimasukkan ke TGP2D yaitu Andi Pramaria mantan Kepala Dinas Kehutanan, Agung Hartono yang sebelumnya menjadi Kepala Dishubkominfo, Azhar yang sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Hendro Kartiko di Korpri, T Wismaningsih yang sebelumnya menajdi Kepala BP3AKB dan Husni Fahri yang sebelumnya sebagai Kepala Disperindag.
Sebanyak 6 pejabat eselon II yang tidak mendapatkan jabatan itu masuk TGP2D terkecuali Ashari. Mantan Sekwan DPRD NTB itu tidak diakomodir dimanapun alias dinonjobkan total. Dalam mutasi tersebut, drg Eka Junaidi juga yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan dibebastugaskan dan dikembalikan ke jabatan fungsional atau balik sebagai dokter biasa. (zwr)
