MATARAM – Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengaku khawatir dengan maraknya pelajar dan anak muda yang menggunakan media sosial (medsos). Pasalnya, telah banyak orang yang hidupnya tidak bisa lepas dari medsos.
Rasa khawatir ini timbul karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses konten hoax yang semakin merajalela. Belum lagi ditambah dengan siaran televisi yang kerap mengandung unsur pornografi. “Saat ini terpaan media, baik media sosial maupun siaran televisi , telah memberikan efek adiktif,” ucap gubernur Minggu kemarin (12/2).
Dikatakan, tidak sedikit dari masyarakat yang telah ketagihan menggunakan medsos. Hal ini tentunya patut diwaspadai agar tidak menimbulkan mudharat. “Anak- anak sekarang kalau tidak mengakses medsos, pasti akan gelisah karena sudah kecanduan,” katanya.
[postingan number=3 tag=”tgb”]
Kecanduan inilah yang membuat gubernur khawatir. Apalagi jika itu menyerang para pelajar dan anak muda di NTB. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada seluruh orangtua agar lebih cerdas membimbing dan memantau putra-putrinya dalam mengakses media.
Sebagai gubernur, kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), akan dimanfaatkan dengan baik. “Nanti melalui dinas pendidikan, kita akan mengeluarkan larangan membawa HP ke sekolah,” kata gubernur.
Menurut gubernur, larangan membawa Handphone (HP) agar siswa tidak terganggu dalam proses belajar-mengajar. Selama berada di sekolah, siswa harus focus menerima pelajaran tanpa mengakses medsos seperti selama ini.
Selain itu, kerja sama dari semua pihak tentunya sangat penting. Mengingat, gangguan bukan hanya dari medsos tetapi juga media televisi. Oleh karenanya, peran serta dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. “KPID harus juga kawal media lokal, ini penting untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar,” harapnya.
Menurut gubernur, KPID harus lebih fokus menyorot konten siaran, seperti pornografi dan hoax yang akhir-akhir ini semakin marak dan bebas di akses di masyarakat. “Konten siaran sangat perlu dipantau, karena dapat membentuk sikap dan perilaku manusia,” jelas gubernur.
Gubernur juga menyebut, KPID selaku lembaga independen yang diberi kewenangan, ruang dan kesempatan sesuai amanat undang-undang, harus benar-benar berikhtiar maksimal, agar apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat terwujud.
Kebebasan mengakses media saat ini, menurut politisi Demokrat ini sangat rentan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Terutama bagi anak-anak yang belum bisa memilah informasi dengan baik. “Untuk membangun karakter bangsa, harus diikuti dengan penanaman nilai dan budaya yang luhur. KPID harus lebih massif untuk berkampanye melalui media massa, mengingat KPID merupakan instrument vital yang baik untuk mensuarakan pentingnya pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi dengan baik,” kata gubernur.
Ketua KPID NTB, Sukri Aruman mengakui, persaingan media yang semakin ketat membuat lembaga penyiaran mementingkan aspek bisnis. Dengan kondisi ini, dituntut kesadaran masyarakat untuk turut memantau konten siaran. “Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan melaporkan tayangan tv atau siaran radio yang dinilai melanggar aturan KPI,” jawabnya. (zwr)
