MATARAM – Badai mutasi menerpa pejabat Pemerintah Provinsi NTB. Sebanyak 1137 pejabat mulai dari eselon II, III dan IV dilantik di lapangan Gumi Gora Kantor Gubernur, Selasa kemarin (3/1).
Berdasarkan Keputusan Gubernur NTB, Nomor 821.2-1/1024/bkd-diklat/2016 tertanggal 30 Desember, ada pejabat yang posisinya tetap, dinaikkan, diturunkan dan hanya digeser saja. Mutasi kali ini bukan hanya penyegaran birokrasi saja, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemprov NTB, M Agus Patria tetap sebagai Asisten I, Chairul Mahsul berganti posisi dengan Lalu Gita Aryadi sebagai Asisten II, Bachrudin tetap menjadi Asisten III. Berikutnya Ibnu Salim juga tetap di Inspektorat, Ridwansyah Kepala Bappeda dan Fathurrahman naik jabatan dari Kepala Biro Kesra menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedangkan Abdul Hakim digeser mengisi SKPD baru sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
[postingan number=3 tag=”mutasi”]
Kemudian Supran tetap sebagai Kepala BPKAD, Iswandi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sebelumnya bernama Dians Pendapatan. Muhammad Rum tetap sebagai Kepala BPBD, Lalu Syafii Kepala Bangkesbangpoldagri, Lalu Dirjaharta Kepala Satpol-PP, M Suruji Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nurhandini Eka Dewi Kepala Dinas Kesehatan, Wedha Magma Ardhi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
IGB Sugiartha yang sebelumnya sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan kini mengisi SKPD baru sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Ahsanul Khalik Kepala Dinas Sosial, Wildan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi.
Berikutnya Rusman menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hartina Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Bencana, Budi Septiani menggantikan posisi Hartina sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan, .
Lalu Bayu Windia sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Tri Budi Prayitno dari Kepala Biro Organisasi menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Budi Subagio yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Perkebunan kini sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
Kemudian Lalu Gita Ariadi yang sebelumnya Asisten II kini sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Husnanidiaty Nurdin dari Kepala Dishut menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Lalu Hamdi tetap sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, begitu juga dengan Lalu Moh Faozal tetap sebagai Kepala Dinas Pariwisata.
Berikutnya Husnul Fauzi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Aminurrahman Kepala Disnakeswan, Muhammad Husni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Putu Selly Handayani digeser menjadi Kepala Dinas Perdagangan, Baiq Eva Nurcahyaningsih digeser dari BP3AKB menjadi Kepala Dinas Perindustrian.
Lalu Sajim Sastrawan sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, Aminullah Staf Ahli bidang Ekonomi, Imhal dari Kepala BPAP menjadi Staf Ahli bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Tadjudin Erfandi Kepala Biro Organisasi, Herry Erfan Rayes dari Kepala BLHP menjadi Kepala Biro Kesra.
Irnadi Kusuma tetap sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Ruslan Abdul Gani Kepala Biro Hukum, Manggaukang Rabba Kepala Biro Perekonomian, Fathul Gani Kepala Biro Umum, Yusron Hadi Kepala Biro Humas dan Protocol, Lalu Hamzi Fikri Dirut RSUD Provinsi, Mahdi Sekretaris DPRD.
Dua pejabat eselon II yang sebelumnya menajdi staf ahli dinonjobkan yaitu Muhamamd Nasir dan Husni Tamrin. Namun seperti biasa, keduanya ditempatkan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Sementara Azhari, yang mutasi beberapa waktu lalu dinonjobkan sampai saat ini juga belum mendapatkan posisi apapun.
Terdapat jabatan yang lowong sampai saat ini yaitu Kepala Dians Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang ditinggalkan oleh Husnanidiaty Nurdin. Kemudian jabatan yang ditinggalkan oleh Imhal yaitu Kepala BPAP. “Ini mutasi paling besar, membuat saya pusing,” ujar Gubernur TGH Zainul Majdi saat memberikan sambutan.
Mutasi kali ini diakui gubernur setelah melalui berbagai pertimbangan. Banyak hal yang menjadi dasar mutasi. “Yang paling saya pusingkan bisa tidak nantinya akan jalan kalau pejabat ini ditaruh disini,” ucapnya.
Oleh karena itu, kepada seluruh pejabat yang telah dilantik agar menerima dengan ikhlas apapun jabatan yang didapatkan saat ini. Tidak boleh ada yang merasa diturunkan atau dinaikkan. “Kalau tidak mau diatur, keluar saja dari ASN dan buat perusahaan sendiri,” tegasnya.
Lebih khsusus diingatkan agar semua pejabat jangan coba-coba melakukan pungli, pemerasan dan modus-modus korupsi lainnya. Banyaknya pejabat yang ditangkap di luar daerah harus bisa diambil sebagai pelajaran berharga.
Kembali dengan tegas gubernur meminta kepada seluruh jajarannya untuk lebih bekerja keras lagi. Kemajuan daerah saat ini harus lebih bisa ditingkatkan lagi. “Ini berkat kerja sama kita semua, angka kemiskinan sudah bisa kita turunkan sebesar 0,46 persen. Barusan saya dikasitahu oleh kepala BPS,” kata gubernur. (zwr)
