MATARAM – Kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi perlu mendapat sentuhan pemerintah pusat. Diantara yang perlu dihidupkan adalah kawasan pangan ataupun industri.
Hal ini menjadi poin pembicaraan antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (LMI) dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.
“Soal situasi saat ini di kawasan transmigrasi dan eks-transmigrasi di seluruh NTB,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Jumat malam (17/5).
Dijelaskan, pemerintah Provinsi NTB menyambut baik dan siap mendukung dan mensukseskan program dari Kementerian Transmigrasi. Program tersebut pas dengan visi misi Iqbal-Dinda.
“Fokus kami (Iqbal-Dinda) ingin pemerataan ekonomi yg berkeadilan, dan menciptakan enviorenment industri dari hulu ke hilir di wilayah transmigrasi,” ucapnya.
“Terutama di Pulau Sumbawa, sebagai bagian dari pemerataan pembangunan kewilayahan,” sambungnya.
Ayah dua putri ini menembahkan, Menteri Transmigrasi meminta tahun ini melakukan sejumlah langkah persiapan untuk pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi di daerah transmigrasi dan eks transmigrasi.
“Kita persiapkan semuanya secara baik sesuai arahan Pak Menteri,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Menteri Transmigrasi Iftitah mengatakan, diantara program kementerian adalah pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi di daerah transmigrasi dan eks transmigrasi. Termasuk di dalamnya, pengembangan sumber daya manusia.
“Insya allah kita akan mulai membangun kawasan ekonomi terintegrasi di NTB Tahun 2026 mendatang,” katanya.
“Kementrian Transmigrasi juga akan memberikan bantuan rehab sekolah di wilayah transmigrasi di NTB,” tambahnya.
Untuk diketahui, program dari Kementerian Transmigrasi diantaranya adalah Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Pangan, Transmigrasi Pariwisata, Transmigrasi Industri, dan Transmigrasi Transpolitan.
Program tersebut sejalan dengan program prioritas Iqbal-Dinda yang fokus pada penanganan kemiskinan, peningkatan produktivitas pangan, dan terkait dengan peningkatan kualitas pariwisata.(rl)
