JAKARTA – Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII tahun 2025 dalam waktu dekat digelar di Provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (LMI) pun bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariptedjo membahas agenda ini.
“Saya bertemu beliau (Menpora) menyampaikan bila pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai persiapan,” katanya, Selasa (29/4) melalui sambungan ponsel.
LMI begitu biasa disapa, kepada Menpora menegaskan, bakal mengoptimalkan kesiapan fasilitas sarana dan prasarana yang baik demi kelancaran dan suksesnya Fornas di NTB.
“Saya juga menyampaikan konsep baru penyelenggaraan Fornas 2025 yang lebih partisipatif dan melibatkan peserta internasional,” bebernya.
Lebih jauh, LMI mengatakan, Fornas tidak hanya dipandang sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari visi besar NTB untuk mengangkat sektor pariwisata dan memperkenalkan kearifan lokal ke kancah nasional.
“Saya melihat Fornas ini sebagai momentum strategis untuk promosi pariwisata dan budaya NTB,” ucapnya.
“Kami serius mempersiapkan diri, anggaran sudah dialokasikan, dan sebagian besar infrastruktur pendukung sudah siap,” sambungnya.
Selain Fornas, dalam pertemuan ini LMI juga menyinggung PON 2028, ia menyampaikan bahwa meskipun NTB dan NTT telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama, pihaknya tetap membuka peluang kolaborasi dengan provinsi lain yang memiliki kesiapan venue lebih baik.
“Bila ada provinsi lain yang menawarkan diri untuk penyelenggaraan, tidak menjadi masalah. Namun, NTB untuk beberapa cabang olahraga, infrastrukturnya sudah tersedia sehingga bisa dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Menpora Dito mengapresiasi komitmen dan keseriusan NTB. Ia menekankan pentingnya menjadikan Fornas sebagai ajang promosi nasional yang dikemas secara kreatif dan menarik.
“Fornas ini potensial bila dikemas dengan baik. Ini bisa menjadi ajang besar untuk memperkenalkan NTB ke seluruh Indonesia, bahkan dunia,” katanya.
Terkait PON, Menpora Dito menegaskan bahwa fleksibilitas dalam menentukan lokasi penyelenggaraan cabor merupakan hal yang wajar, selama tetap menjaga kesiapan, koordinasi, dan stabilitas antarprovinsi.
“Yang penting, provinsi siap menyelenggarakan, dan stabilitas penyelenggaraan tetap dijaga dengan baik,” ucapnya. (rl)
