MATARAM – Gubernur TGH M Zainul Majdi ingin melihat desa-desa mandiri. Hal itu akan bisa terwujud apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan dikembangkan dengan baik. Menurut Gubernur, potensi semua desa pada dasarnya tidak jauh berbeda. Tinggal bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yanga da dioptimalkan. “Seperti di Lendang Nangka, sangat bagus BUMDes-nya, harus dijadikan contoh oleh desa yang lain,” ujar gubernur, Jumat kemarin (11/11).
Kehebatan BUMDes Lendang Nangka terbukti dengan prestasi yang ditorehkannya. Pada tanggal 7 November lalu, Desa Lendang Nangka terpilih sebagai juara 1 Lomba BUMDes tingkat Nasional tahun 2016. Hal itu tentunya menjadi kebanggaan bagi semua pihak.
Kendala BUMDes di Lendang Nangka terkait kondisi mata air yang cukup mengkhawatikan. Oleh karena itu, gubernur menyarankan agar dalam membangun desa penting dilakukan dengan semangat kemandirian. “Pendekatan yang baik kepada warga desa juga sangat penting, agar sama-sama menjaga mata air,” sarannya.
Gubernur juga ingin melihat Desa Lendang Nangka mampu mengambil peluang pengembangan ekowisata. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan keseriusan aparat desa dan masyarakat dalam menyiapkan kawasan tersebut sebagai objek wisata.
Persiapan yang dimaksud seperti penyediaan tempat ibadah, toilet, kuliner dan lainnya. “Tidak perlu mewah atau mahal, yang penting bersih dan rapi. Ketika persiapan sudah matang, pemerintah Provinsi dapat mempromosikan daerah tersebut secara resmi,” ujarnya.
Apabila Desa Lendang Nangka mampu mewujudkan itu, wisata budaya di Pulau Lombok tidak hanya Desa Sade. Apalagi Lendang Nangka didukung oleh infrastruktur yang memadai, walaupun lokasi Lendang Nangka jauh dari Kota Mataram tetapi aksesnya mudah. Hal ini menjadi kelebihan Desa Lendang Nangka dalam pengembangan ekowisata.
Sementara itu, Kepala Desa Lendang Nangka HL M Isnaini memang mengeluhkan kawasan mata air di Lendang Nangka yang cukup mengkhawatirkan. Padahal, terpilihnya Desa Lendnag Nangka sebagai juara 1 Lomba BUMDes tingkat Nasional karena BUMDes tidak hanya mengelola simpan pinjam, tetapi juga mengelola air bersih untuk satu desa.
Diungkapkan Isnaini, ada beberapa masyarakat yang menggali batu di kawasan mata air. Meskipun masyarakat mengetahui mata air tersebut adalah sumber air bagi beberapa desa di sekitar kawasan Lendang Nangka.
Selain itu, saat ini Desa Lendang Nangka juga sedang giat-giatnya mengembangkan obyek wisata yang ada. “Kami ingin meminta perlindungan kepada pemerintah provinsi terkait eksploitasi yang terjadi di mata air daerah kami,” ujarnya.
Dikatakan, sikap dari Pemprov NTB sangat dibutuhkan. Mengingat Desa Lendang Nangka sedang mengembangkaneEkowisata budaya dan pertanian. “Kami melihat Lendang Nangka memiliki kawasan pertanian dan kehidupan masyarakat yang layak untuk dijadikan sebagai objek wisata. Bahkan, kami sudah bekerja sama dengan biro perjalanan, di mana seminggu 2 kali ada sekitar 40 orang wisatawan asing yang berkunjung ke daerah kami,” tutpnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTB, H Rusman sangat mengapresiasi desa-desa yang serius mengelola BUMDes. Namun masih banyak desa di NTB yang belum memiliki BUMDes.
Pembentukan BUMDes masih minim, padahal dana desa bisa dimanfaatkan untuk itu. “Penting ada BUMDes itu, pasti akan membawa dampak ekonomi yang postif. Soalnya uang beredar di masyarakat setempat,” terang Rusman.
Sampai saat ini, jumlah BUMDes yang ada sebanyak 425 dari 995 desa. Parahnya lagi, BUMDes yang aktif hanya sekitar 220 saja, sementara sisanya antara hidup dan mati. Seharusnya semua desa memiliki BUMDes, apalagi dana desa nilainya cukup besar untuk bisa mengembangkan BUMDes.
Terhadap BUMDes yang sudah ada, BPMPD akan memberikan pelatihan dalam manajemen pengelolaan. Sementara untuk desa yang belum, akan terus didorong untuk membentuk BUMDes. “Modal untuk bentuk BUMDes itu bisa diambil dari dana desa, atau bisa juga uang dari masyarakat,” katanya. (zwr)
