MATARAM – Mutasi yang dilakukan oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi beberapa waktu lalu belum menunjukkan hasil positif. Bongkar-pasang jajaran eselon II seperti pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dari Agung Hartono ke Lalu Bayu Windia, sejauh ini masih stagnan saja. Hal itu terlihat pada beberapa proyek yang sampai saat ini masih mangkrak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Nurdin Ranggabarani selaku mitra kerja Dishubkominfo menegaskan, proyek-proyek tersebut harus tetap dilanjutkan karena banyak uang rakyat yang telah dihabiskan. “Misalnya proyek terminal haji/TKI dan dermaga Telong-Elong, itu sudah puluhan miliar uang rakyat ditanam disana. Malah sampai sekarang belum bisa dinikmati manfaatnya, Gubernur berikan perhatian dong,” ucap Nurdin kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (8/9).
Diungkapkan, proyek pembangunan Dermaga Telong-Elong di Kabupaten Lombok Timur nasibnya tidak jelas. Anggaran yang digelontorkan dari pusat dan daerah cukup banyak. Uang daerah saja yang bersumber dari APBD Provinsi NTB dan telah digunakan mencapai Rp 14 miliar, belum terhitung bantuan dari pemerintah pusat.
Nurdin menilai, proyek tersebut jangan sampai menjadi sia-sia. Uang sebanyak itu andaikan saja digunakan untuk program lain tentu sangat bermanfaat besar. “Tapi kan ini sudah terlanjur, kita tidak mau bilang nasi telah menjadi bubur. Kalau dermaga itu bisa tuntas, perekonomian rakyat akan sangat terbantu,” ujarnya.
Dermaga Telong Elong masih membutuhkan suntikan dana lagi sekitar Rp 60 miliar agar pembangunannya bisa dituntaskan. Dana sebesar itu tentunya tidak bisa hanya mengandalkan dari APBD saja. Oleh karena itu, peran aktif dari SKPD terkait sangat dibutuhkan.
Gubernur juga diminta tidak boleh berpangku tangan. Pemprov harus mengejar bantuan dari pemerintah pusat, namun apabila hanya menunggu saja tentunya tidak ada hujan emas dari langit. “Susun rencana dan bergeraklah jemput anggaran ke pusat, buat master plan sebagus mungkin agar pusat tertarik dan mau gelontorkan dana. Gak boleh kita sia-siakan semua ini, intinya jangan diam,” ujar politisi PPP tersebut.
Proyek mangkrak lainnya yang disorot yaitu Terminal Haji/TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL). Proyek yang dimulai tahun 2011 tersebut telah menelan anggaran sangat besar mencapai Rp 11 miliar dari APBD. “Ini lebih aneh lagi proyek, sudah digeret ke ranah hukum dulu. Tapi kan sudah SP3, kok masih saja dibiarkan tidak bermanfaat. Padahal tinggal sedikit lagi rampung, kok lama-lama kita hanya senang membangun tapi tidak sampai tuntas,” celetuknya.
Terminal Haji/TKI lanjut Nurdin, dihajatkan untuk mempermudah para jamaah haji embarkasi Lombok. Namun bisa juga dimanfaatkan oleh TKI dan keluarganya ketika masa haji telah habis. Manfaatnya begitu besar, sayangnya terbengkalai dan dibiarkan mangkrak begitu saja.
Terkait kedua proyek mangkrak yang menjadi sorotan tersebut, Kepala Dishubkominfo Lalu Bayu Windia masih memilih untuk tidak memeberikan tanggapan. Menurut Bayu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap proyek-proyek tersebut. “Biarkan saya kerja dulu, nanti kalau saya banyak ngomong khawatirnya tidak bagus,” jawabnya.
Meskipun begitu, Bayu tidak bisa membantah bahwa tidak ada anggaran sama sekali untuk melanjutkan proyek Terminal Haji/TKI. Dalam APBD 2016 maupun APBD perubahan, belum ada rencana untuk diberikan suntikan dana kembali.
Sementara untuk Dermaga Telong-Elong di Lombok Timur, tidak ada juga kegiatan besar yang sifatnya signifikan untuk dilanjutkan. Padahal dulunya anggaran yang digelontorkan dari pusat dan daerah cukup banyak. “Tahun 2016 ini kita hanya lakukan pemagaran saja disana, kita masih kaji seperti apa kedepannya,” terang Bayu. (zwr)
