MATARAM – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota supaya mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, sebab anggarannya sudah ada.
“Seharusnya gubernur, bupati dan wali kota mengajukan formasi untuk P3K, sehingga jangan sampai hanya menunggu jatah,” kata Sekretaris Jenderal PB PGRI H Ali Rahim, kemarin.
Menurut Ali, data pemerintah pusat itu berdasarkan usulan disampaikan oleh bupati/wali kota dan gubernur. Karena itu, guru honorer yang mengikuti tes P3K tahap 1,2 dan 3 ini yang jumlahnya 537 orang di NTB itu bisa lulus 99 persen. Karena, jika melihat anggaran sudah ada, namun kebanyakan bupati/wali kota banyak yang takut disebabkan dibebankan ke APBD.
“Sebenarnya anggaran untuk memberikan kesejahteraan untuk yang lulus P3K ini sudah ada dari APBN,” beber mantan Ketua PGRI NTB ini.
Ali meminta kepada bupati/wali kota dan gubernur supaya tidak ragu untuk mengusulkan formasi rekrutmen guru P3K, karena anggarannya sudah tersedia.
Sementara itu, Ketua Sertifikasi SMA Ismail Fahmi berharap supaya PGRI melakukan sosialisasi kepada bupati/wali kota di NTB agar tidak takut mengusulkan formasi penerimaan guru P3K.
“Kita berharap PGRI melakukan sosialisasi kepada bupati/wali kota dan gubernur agar tidak takut untuk mengusulkan formasi rekrutmen P3K ini,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Dikbud Provinsi NTB Jaka Wahyana mengatakan sampai saat ini belum menerima data yang sudah lulus P3K.
“Kita belum menerima rekap data yang lulus, coba nanti dikoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB H Aidy Furqan mengimbau kepada peserta agar dapat bersabar sambil menunggu SK pengumuman hasil ujian kompentasi. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB, jumlah peserta seleksi kompetensi Guru PPPK sebanyak 24.861 orang. (adi)
