Gubernur Diminta Nonjobkan Pejabat Lelet

Hj Baiq Isvie Rupaedah (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Masih banyak pejabat  Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang dinilai  lelet dalam bekerja melaksanakan tugasnya.

Pelantikan ratusan pejabat, yang rencananya akan digelar hari ini, Selasa (3/1) membawa angin segar untuk melakukan perombakan ideal. “Yang sekarang banyak pejabat yang agak lambat dan tidak tepat waktu menyelesaikan program masing-masing di bidangnya,” ucap Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah kepada Radar Lombok, Senin kemarin (2/1).

Politisi partai Golkar ini dikenal jarang memberikan kritikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, momentum perombakan pejabat pemprov harus benar-benar bisa digunakan oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dan wakilnya H Muhammad Amin untuk kemajuan daerah.

Gaya kepemimpinan TGB-Amin yang bergerak cepat dan tepat dalam pembangunan daerah, haruslah didukung oleh jajaran yang memadai. Pejabat yang lelet bekerja hanya akan memperlambat terwujudnya visi-misi pemerintahan saat ini. “Pejabat yang baru harus lebih agresif dalam melaksanakan tugasnya,” pinta Isvie.

[postingan number=3 tag=”pecat”]

Dia mengingatkan pihak eksekutif, bahwa melalui Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, bisa terus membawa NTB lebih maju. Hal itu akan terlaksana apabila pejabat yang menjadi bawahan gubernur memiliki kinerja memuaskan.Oleh karena itu, untuk bisa mewujudkan NTB Gemilang (Gerakan Miskin Hilang), pejabat yang dipilih harus memiliki kemampuan. “Pilihlah pejabat yang punya kemampuan, berdedikasi dan kinerjanya sudah dievaluasi,” sarannya.

Isvie sendiri tidak menyebut nama pejabat yang kinerjanya lelet. Namun, melalui evaluasi yang dilakukan gubernur, tentunya sudah bisa dipetakan mana pejabat yang harus dipertahankan dan diganti. Hasil evaluasi itulah yang harus dijadikan standar dalam memutuskan dan menentukan pejabat pemprov kedepannya.

Selain itu, tidak lupa pula disampaikan, keahlian atau basic keilmuan seorang pejabat sangatlah penting. Isvie meminta kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov NTB untuk tidak asal main copot saja. “Jangan sampai pejabat ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuannya,” kata Isvie.

Tahun 2017, lanjut mantan dosen hukum Universitas Mataram (Unram) ini, banyak hal yang harus dituntaskan oleh pemprov. Terutama persoalan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Semua masalah tersebut hanya bisa diselesaikan oleh pejabat yang tepat.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani menambahkan, gubernur harus bisa melakukan pemetaan pejabat yang berkinerja baik dan buruk. “Masalahnya selama ini kan, ada pejabat kita yang pintar cari muka. Kerjanya tidak becus tapi dibungkus rapi, itu otak-otak ABS (Asal Bos Senang – red),” ujar Nurdin.

Ditegaskan Nurdin, sudah saatnya gubernur bertindak tegas terhadap jajarannya. Masa kepemimpinan TGB-Amin yang tinggal dua tahun haruslah meninggalkan kesan positif. Jangan sampai kerja keras pimpinan daerah tercoreng oleh ulah pejabat yang bermental ABS.Untuk itu, bagi Nurdin, gubernur tidak perlu ragu untuk menonjobkan pejabat yang memang sudah tidak bisa diandalkan. Saat ini daerah NTB terus mengalami trend positif, momentum ini harus dijaga dengan baik dan ditingkatkan lagi. “Gubernur tidak usah tidak enak hati, jangan kasi jabatan apapun kalau memang pejabat itu gak becus kerja. Yang lelet-lelet dinonjobkan saja,” tegasnya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid