Gubernur Desak Pemindahan Kantor Bupati Bima

TGH M Zainul Majdi
TGH M Zainul Majdi

BIMA-Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera memindahkan kantor bupati. Karena penetapan lokasi sudah lama dilakukan. Bahkan dimulainya pembangunan telah berlangsung sejak bupati sebelum Hj Indah Dhamayanti Putri. “Pemindahan ini harus segera direalisasikan. Paling tidak difungsionalkan,” ujar TGB, kemarin.

Kata dia, meski kondisi kantor saat ini belum maksimal 100 persen tapi bisa difungsikan. Artinya, bisa dipakai. Serta hal-hal mendasar yang diperlukan agar sesegera mungkin dilengkapi. Menurutnya, tidak banyak yang harus dilengkapi kalau harus mengacu pada standar minimal penggunaan gedung. Karena sambil bertahap bisa disempurnakan. “Musuh utama gedung itukan tidak ditempati. Kalau ditempati jelas ada proses perawatan dan lainnya. Ini untuk menjaga sesuatu yang sudah terbangun agar tidak cepat rusak,” jelasnya.

Untuk bisa menempati gedung tersebut, tidak perlu ideal. Tapi minimal bisa difungsikan. Terutama melengkapi beberapa yang belum terpenuhi saat ini. “Intinya harus segera ditempati, jangan tunggu ideal,” tandasnya.

Disinggung anggaran provinsi untuk proses pembangunan kantor tersebut, orang nomor satu di NTB ini mengaku pernah memberikan bantuan. Tapi kalau diminta lagi, pihaknya siap membantu. “Intinya gedung itu sudah bisa dipakai. Tinggal dilengkapi hal-hal yang mendasar saja,” tuturnya.

Penundaan pemindahan ibu kota kabupaten itu terungkap saat Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri menyampaikan pidato pada HUT ke 377 Kabupaten Bima. Dalam pidatonya, istri mendiang almarhum H Ferry Zulkarnaen itu mengungkapkan jika saat ini belum bisa pindah ke Woha. Alasannya, terkait pemagaran keliling kantor pemerintahan yang belum dilaksanakan. Padahal, sebelumnya bupati berjanji akan menempati kantor baru di Woha tepat HUT Kabupaten Bima, 5 Juli lalu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Bahkan, statemen bupati soal pagar keliling kantor menjadi berdebatan hangat di media sosial facebook. Menanggapi hal itu, Direktur Central Election and Political Party (CEPP) Bima Ibnu Khaldun Sudirman bersuara lantang. Dosen ilmu politik itu menilai jika kepemimpinan Dinda-Dahlan masih gagal. Bahkan dia menyamakan kepemimpinan saat ini dengan kepemimpinan pada empat periode sebelumnya. “Belum ada yang berubah, khususnya dalam menata sistem birokrasi. Pemimpin saat ini masih sama dengan kepemimpinan sebelumnya. Belum ada terobosan yang cukup signifikan,” kritiknya.

Ketua STKIP Taman Siswa Bima itu mengatakan, Pemda belum mampu out the box dari kepemimpinan empat periode sebelumnya. “Kalaupun sama, justru semakin jauh dari harapan,” ujarnya.

Soal pemindahan ibu kota yang gagal, dia menganggap bupati belum bisa memegang komitmen. Ibnu menyebut jika bupati pandai memainkan “Lips Service. Justru dia heran, dengan waktu satu setengah tahun itu, bupati tidak mampu membangun pagar kantor.

Bahkan, doktor jebolan UI ini menyoroti biaya perjalanan dinas bupati yang cukup fantastis. Harusnya kata dia, bupati bisa mengefisienkan anggaran. Termasuk anggaran belanja aparatur. Bupati diminta segera memikirkan persoalan tersebut. Minimal ada relokasi anggaran untuk pemindahan ibu kota. “Jangan beralasan jika kantor itu belum dipagar. Masa mau tunggu kantor ber-AC dulu baru mau pindah,” selorohnya.

Ibnu juga menyoroti pidato bupati yang menyinggung prestasi WTP yang diraih Pemkab Bima. Menurut dia, WTP bukan prestasi yang harus diagungkan. Karena WTP hanya mengukur sehat dan tidak sehatnya anggaran. “Keliru kalau menyebut WTP adalah prestasi. Prestasi itu ketika anggaran dimaksimalkan untuk belanja publik ketimbang belanja aparatur.  Karena sampai saat ini belanja publik baru sekitar 30 persen. Sisanya adalah belanja aparatur,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bima H Dahlan HM Noer berjanji akan secepatnya menempati kantor tersebut. Dia juga berharap dukungan semua pihak yang ada di daerah. “Insya Allah secepatnya akan segera kita tempati,” pungkasnya. (sya/edo)