GIRI MENANG – Terhitung sejak bulan Mei, Guru Tetap Daerah (GTD) belum menerima honor dari Pemkab Lobar. Informasi ini diperoleh dari beberapa orang GTD yang mengadukan kondisi mereka ke Komisi IV DPRD Lombok Barat.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Lalu Irwan, menanyakan masalah ini ke pihak BPKAD Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan keterangan BPKAD Lobar, pembayaran terkendala keuangan daerah yang sedang kurang bagus. Gaji GTD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (GTD).” Semua terkendala keuangan daerah. GTD ini kan sumbernya PAD, sampai dengan hari ini kas yang masuk dari PAD belumlah signifikan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pembayaran program yang lainnya yang dananya dari APBD mandek karena tidak ada uang daerah yang masuk. “Jadi, khusus yang sumber pembiayaan dari PAD memang tergantung kas masuk. Untuk itu kita minta semua elemen masyarakat untuk rajin membayar pajak agar PAD kita lancar & bisa meningkat,” imbuhnya.
Tak berhenti sampai di situ, untuk menindaklanjuti persoalan mandeknya honor GTD tersebut, dewan menghubungi pihak BPKAD Lobar. Dari hasil komunikasinya, ternyata pihak BPKAD Lobar telah memberi ruang ke Dikbud Lobar khusus untuk honor GTD tersebut sampai bulan Agustus. “Sayangnya dari Dikbud belum mengajukan hal itu ke BPKAD. Itu penjelasan pihak BPKAD Lobar,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra itu pun nampaknya tak lantas percaya dengan penjelasan pihak BPKAD Lobar. Dia pun mengaku telah menghubungi pihak Dinas Dikbud Lobar. “Dari Dikbud lain lagi informasinya, mereka telah mengajukan anggaran untuk GTD itu sejak sebulan lalu, namun oleh BPKAD di jawab kas daerah lagi kosong. Dari sini kami mengambil kesimpulan bahwa OPD ini terkesan saling lempar. Dan itu akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPKAD Lobar H. Fauzan Husniadi mengakui bahwa pihaknya belum menerima pengajuan terkait honor GTD dari Dinas Dikbud Lobar sampai hari ini. “Di kami belum ada pengajuan dari Dinas Dikbud Lobar,” jawabnya.(ami)
