Golkar Terancam Kelam Tanpa Suhaili Ahyar

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Agus, M.Si

MATARAM–Musda X DPD I Golkar NTB dipastikan menyisakan kekecewaan dari dua kandidat kuat calon Ketua DPD I Golkar NTB yakni M. Suhaili FT dan Ahyar Abduh. Apalagi DPP Golkar disebut-sebut tak merestui keduanya, malah merestui Mohan Roliskana, Wali Kota Mataram saat ini, sehingga berujung aklamasi Mohan.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Agus, M.Si mengatakan, dengan adanya kabar Suhaili dan Ahyar kecewa pasca-Musda, tentu akan berimbas besar terhadap Golkar. Apalagi ketika kedua tokoh tersebut keluar dari Golkar, tentu sulit bagi Mohan memegang tongkat kepemimpinan untuk masa bakti 2021-2026.

Karena menurut Agus, implikasi dari sistem pemilu proporsional terbuka adalah faktor figur lebih dominan memengaruhi pemilih dibandingkan faktor partai, karena pemilih memilih orang bukan memilih partai. “Jadi pemilih akan mengikuti ke mana figur pergi, bukan ke mana partai pergi,” kata mantan Anggota KPU NTB ini, Kamis (4/3/2021).

Bahkan, dalam sistem pemilu yang demikian sambungnya, suatu partai bisa kurus dan kering jika tokoh-tokoh sentralnya sudah keluar. Ia memberikan contoh seperti yang dialami Partai Demokrat di NTB, setelah keluarnya TGB Muhammad Zainul Majdi. Nyaris tidak berdaya lagi dalam merebut hati pemilih di NTB. “Meskipun saat ini tentu Demokrat harus mencari inovasi untuk mengembalikan kejayaannya sebagai mana Pemilu 2009, tapi itu butuh waktu panjang,” katanya.

Ketika hal itu terjadi di tubuh Golkar NTB dengan keluarnya Ahyar dan Suhaili, maka diyakini tidak akan jauh berbeda nasibnya dengan Demokrat. “Jika melihat basis massa Suhaili di Lombok Tengah di mana demografi elektoral Lombok tengah 21 persen dari total pemilih di NTB dan basis massa Ahyar yang sudah 2 periode di Kota Mataram, maka jika dua tokoh ini keluar dari Golkar, maka boleh jadi Golkar 2024 akan sangat berat untuk bisa memenangkan pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” terangnya.

Apalagi, jika Undang Undang Pemilu menetapkan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. “Maka Golkar bisa saja kalah di pemilu, sekaligus kalah di pemilihan. Maka saya kira tawaran NasDem masuk akal dalam rangka menaikkan elektabilitas partai di tahun 2024,” sambungnya.

Sebagai gambaran juga, jika Suhaili pindah partai, maka agak berat bagi Golkar untuk menang di Loteng dan akan menguntungkan Gerindra dan NasDem nantinya. Apalagi jika Wakil Bupati Loteng Nursiah bergabung dengan NasDem.

Karena menurut Agus, meski Suhaili sudah tidak memegang kekuasaan formal sebagai Bupati Lombok Tengah, tidak lantas kemudian massa Suhaili akan hilang di tubuh Golkar itu sendiri. Mengingat Suhaili didukung massa Yatopa sebagai basis riil di Lombok Tengah. “Loyalis Suhaili di Golkar masih kuat, ditambah dengan peran Yatopa. Kemenangan Pathul-Nursiah kemarin tidak lepas dari dukungan Yatopa dan birokrasi melalui kuasa Suhaili,” jelasnya.

Agus juga menyampaikan pandangan politik soal tantangan Mohan sebagai Ketua DPD I Golkar NTB ke depan yakni bagaimana Golkar dapat menjadi pemenang pada Pemilu 2024. Apalagi jika Pemilu 2024 serentak dengan Pilkada, maka Mohan punya tantangan bagaimana Golkar memenangkan Pileg, sekaligus Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Jadi jika Mohan ditinggal oleh Ahyar dan Suhaili, maka agak berat bagi Mohan untuk menakhodai Golkar, menuju kemenangan elektoral di dua momentum pemilu tersebut,” katanya. (sal)