MATARAM—Alat peraga kampanye (APK) kandidat yang bertarung di pilkada NTB 2018 mendatang kian ramai. Namun demikian, tidak sedikit APK itu ditertibkan pihak terkait.
Jumat kemarin (20/10) misalnya, APK berupa baliho milik HM Suhaili ditertibkan di Kota Mataram. Penertiban ini praktis mengundang reaksi dari kubu Partai Golkar.”Ada tebang pilih dalam penertiban dan pembongkaran APK kandidat di Kota Mataram,” protes Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Hasan Massat Jumat kemarin (20/10).
Ia menegaskan, suatu kewajaran jika pemasangan APK dilakukan menjelang Pilkada. Pemasangan APK tersebut sesuai amanat undang-undang.
Baginya, APK adalah salah satu cara setiap kandidat mendekatkan diri dengan pemilih. Dengan demikian, pemilih bisa lebih dekat dengan calon yang akan dipilih saat Pilkada nanti.
Tak hanya mendekatkan diri, lanjutnya, adanya APK adalah bagian dari pendidikan politik terhadap warga. Dengan mengenal kandidat lebih dekat membuat pemilih lebih cerdas menentukan pilihannya. APK ini disebut juga bisa mendorong partisipaso politik warga.
Namun, pihaknya menyesalkan sikap Dinas Pertamanan Kota Mataram dalam menertibkan beberapa baliho di wilayah kerjanya. Ini karena tindakan yang dilakukan pihak dinas terkesan tebang pilih.
Misalnya, di beberapa titik diantaranya Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Pagutan. Pihak dinas melakukan pembongkaran baliho HM Suhaili. Sementara di lain sisi, masih ada terpajang sejumlah baliho kandidat lain.
Ia tidak menapikan jika dirinya menginginkan Kota Mataram yang asri, rapi dan tertata. Namun jika ada APK seperti baliho dan lainnya terpasang tidak sesuai ketentuan, hendaknya diperlakukan secara adil.
“Gunakanlah mekanisme dengan teguran atau meminta si pemasang membongkar sendiri,” kata pentolan LSM tersebut.
Misalnya, lanjutnya, calon gubernur NTB, Suhaili FT sudah jelas didukung dan diusung Partai Golkar. Maka Dinas Pertamanan setempat bisa menghubungi DPD Golkar NTB atau DPD Golkar Kota Mataram untuk menegur. Langkah ini disebutnya agar tidak muncul kecurigaan yang nantinya justru kontra produktif bagi masyarakat. Demikian juga di kabupaten kabupaten kota lain di NTB yang bersamaan pelaksanaan Pilkadanya dengan Pilkada NTB.
Menurutnya, disinilah letak kedewasaaan semua pihak berdemokrasi. Sejatinya semua pihak bersama-sama membangun tata nilai dengan sopan dan bijak dalam mengambil tindakan.
Dikatakan, di Lombok Tengah (Loteng) sangat terbuka pemasangan APK. Ini karena disadari bahwa para calon kepala daerah harus memperkenalkan dirinya. Baik lewat spanduk, baliho dan tulisan visi misi.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan akan bergerak mencari tahu siapa figure-figur tersebut. “Ini penting untuk memberi pelajaran politik bagi warga masyarakat. Dan, para pemimpin harus mengawalinya,” tegasnya.
Diketahui, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram intens melakukan penertiban terhadap keberadaan baliho para kandidat calon gubernur. Penertiban ini terutama terhadap baliho yang banyak terpasang di sembarang titik di Kota Mataram.
Terhadap penertiban ini, Kepala Bidang Pengawasan Pemukiman Dinas Perkim Kota Mataram, Parman mengatakan, pihaknya tidak pernah berat sebelah dalam melakukan penertiban. Semua calon disebutnya berhak dan sama-sama memiliki peluang memasang baliho ditempat yang diizinkan dengan catatan sudah mendapatkan izin dari dinas.
Katanya, jika ada baliho atau spanduk yang menyalahi aturan dan pemasangan pasti akan ditertibkan oleh pihaknya. “Kalau mau pasang harus lihat lokasi, jangan asal sembarang pasang karena memasang baliho calon itu ada aturannya,” kata Parman.
Ketimbang protes, tim dari calon yang keberatan diminta mawas diri. Mengingat baliho yang sudah dipasang bisa bongkar lantaran lokasi pemasangan baliho berada di tempat dilarang.
“Ini kan lokasi yang sudah diatur bukan tempat pasang baliho,” jelasnya.
Baliho yang banyak ia tertibkan yakni milik Suhaili. Baliho itu ditemukan banyak yang terpasang di dekat sekolah dan yang paling banyak di pohon. Tim sukses yang memasang baliho diminta agar paham aturan. Bukan sebaliknya mengklaim Pemkot Mataram berat sebelah.
Tidak hanya itu, baliho milik wali kota Ahyar Abduh dipastikan akan ditertibkan jika terpasang di lokasi yang tak tepat. Apa yang dilakukan pihaknya disebut sebagai upaya menegakan aturan.
“Lihat saja baliho calon yang lain seperti Ali BD dan calon yang lain masih bebas berdiri di Kota Mataram karena memang lokasi pemasangannya tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya. (yan/ami)
