MATARAM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTB angkat bicara soal tudingan poduk musyawarah daerah (Musda) DPD kabupaten/ kota yang dinilai cacat hukum karena kepengurusan DPD Partai Golkar NTB belum dilantik.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTB Lalu Satriawandi mengatakan, pelantikan itu hanya seremonial. Yang terpenting katanya, kepengurusan DPD Partai Golkar NTB dibawah pimpinan Mohan Roliskana sudah mengantongi surat keputusan (SK). ” Paling penting kan SK, sudah ada kita kantongi,” kata anggota DPRD NTB dapil Loteng ini.
Dia menegaskan, SK itu langsung diterbitkan oleh DPP Partai Golkar dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal. Selanjutnya SK itu langsung diserahkan oleh pengurus DPP kepada ketua DPD Partai Golkar NTB Mohan Roliskana dengan didampangi pengurus lainnya. ” SK itu langsung kita terima DPP,” imbuhnya.
Terkait produk hasil musda DPD Partai Golkar kabupaten/kota yang dinilai cacat hukum, Satriawandi
mengatakan, pelaksanaan musda mengacu kepada keputusan DPP. Menurutnya, tidak perlu terlalu berharap adanya pelantikan, lantaran sudah ada SK yang sudah lama terbit. “Yang penting SK sudah lama diterbitkan,” tegasnya.
Alasan lainnya adalah pandemi Covid – 19 dan penerapan PPKM. Dia membenarkan ada perintah DPP Golkar untuk menjalankan agenda yang telah ditetapkan melalui rakernas maupun rapimnas.
Termasuk konsolidasi internal partai melalui musda di seluruh kabupaten/kota, muscam di seluruh kecamatan, hingga musdes / kelurahan. “Semua harus melakukan rakerda sesuai jenjangnya secara terus menerus,” paparnya.
Lebih lanjut diungkapkan, jika ada kader atau fungsionaris mempertanyakan terkait keabsahan hasil konsolidasi internal ini, maka sebaiknya langsung saja bertanya ke ketua DPD Partai Golkar NTB . Jika penjelasan ketua DPD Partai Golkar NTB dirasakan kurang, maka dia mempersilakan langsung ditanyakan ke DPP Partai Golkar. ” Ini sudah clear and clean,” pungkasnya.(yan)
