Golkar Hambat Agenda Penting DPRD Lobar

GIRI MENANG – Agenda penting DPRD Lombok Barat yang berkaitan dengan hajat publik seperti pembahasan tahapan APBD 2020 terganggu oleh belum jelasnya jadwal pelantikan pimpinan DPRD Lombok Barat. Dari empat parpol yang berhak mendelegasikan kader untuk duduk di kursi pimpinan, tinggal Golkar yang belum menyodorkan SK. Partai-partai lain menganggap Golkar menghambat agenda-agenda penting dewan. Untuk menyiasatinya, partai lain mengusulkan agar pimpinan yang sudah memegang SK partai dilantik lebih dulu. Pimpinan dewan dari Beringin dilantik belakangan saja. ” Golkar ini menghambat agenda-agenda penting. Contohnya pembahasan KUA-PPAS. Ini kan penting sekali. Tapi gara-gara pimpinan belum rampung jadi begini,” ungkap Sekretaris DPC PAN Lombok Barat, Munawir Haris, di Giri Menang kemarin.

Menurut Munawir, Golkar seharusnya memahami tahapan-tahapan penting di DPRD. Yang utama tentu saja menyangkut pembahasan KUA-PPAS. Sesuai ketentuan, batas akhir KUA-PPAS selesai dibahas adalah tanggal 15 September mendatang. ” pimpinan aja belum selesai, AKD juga belum, terus kapan kita akan bahas KUA-PPAS?“ ungkap anggota DPRD Lombok Barat Dapil Gerung-Kuripan ini.

Hal yang sama diungkap Sardian dari PDIP. Sardian meminta Golkar cepat memutuskan siapa yang diplot jadi pimpinan DPRD Lombok Barat. ” Supaya kita cepat bahas yang lain yang berhubungan dengan tugas pokok kita sebagai dewan,” ungkap politisi Dapil Narmada-Lingsar ini.

Hasil Pileg lalu menempatkan empat parpol sebagai peraih suara terbanyak. Karena itu empat partai tersebut berhak menduduki posisi pimpinan DPRD Lombok Barat. Partai peraih suara terbanyak pertama adalah Gerindra, karena itu partai ini berhak menempati posisi pimpinan dewan. Tiga lainnya, PKS, PPP dan Golkar menempati posisi wakil ketua. Gerindra sudah memutuskan Hj Nurhidayah menjadi ketua dewan definitif. PKS dan PPP juga sudah memutuskan kadernya yang duduk di posisi wakil ketua. Tinggal Golkar yang belum. Di internal Golkar, ada dua kader yang tengah bersaing sengit menjadi wakil ketua, Imam Kafali dan M Zulkarnain. Ketua Golkar Lombok Barat Hj. Sumiatun menjanjikan DPP akan memutuskan siapa berhak jadi pimpinan dewan paling lambat hari ini 28 Agustus. Namun ternyata sampai sekarang tidak ada kepastian. Di internal Golkar Lombok Barat juga terbelah memberikan dukungan. Ada yang pro Imam Kafali, ada yang ke Zulkarnain.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat sementara, Hj. Nurul Adha Muharrar, membenarkan kondisi dimana belum semua partai menyerahakan SK pimpinan dewan dan ini menghambat agenda-aganda yang lain. ” Kita tunggu seluruh SK terkumpul baru kita ajukan,” ungkap politisi PKS ini dikonfirmasi via WhatsApp.

Dalam rapat dewan kemarin, fraksi-fraksi yang ada mengusulkan jika sampai hari Kamis (29 Agustus) Golkar belum menyerahkan SK pimpinan, maka pengusulan pelantikan bisa dilalukan dengan mengusulkan pelantikan pimpinan yang sudah ada SK-nya. “Tapi kita minta Bu Sekwan, Pak Kabag (Hukum) berkonsultasi dulu apa ini boleh atau tidak boleh. Jangan sampai sudah kita lakukan tetapi ternyata tidak boleh. Intinya sambil tetap berharap Golkar secepatnya menyerahkan SK itu,” pungkas politisi Dapil Kediri – Labuapi ini.

Soal ketidakjelasan SK, belum ada penjelasan dari Golkar Lombok Barat. (git