MATARAM – Pembangunan Global Hub Bandar Kayangan sebagai kota baru telah mencuat sejak beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah provinsi (Pemprov) untuk bisa mewujudkan mega proyek yang akan menyedot investasi mencapai Rp 200 triliun tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan saat dimintai keterangannya soal bandar internasional Kayangan ini mengaku belum terlalu mengetahui perkembangannya. “Satu-satu kita kerjakan dulu, kita selesaikan masalah KEK Mandalika dulu, baru kemudian global hub,” jawabnya saat ditanya Radar Lombok usai menghadiri acara penyerahan uang kerokhiman di Lombok Tengah, Sabtu lalu (1/4).
[postingan number=5 tag=”peristiwa”]
Menurut Luhut, dirinya memang telah menerima laporan dari Gubernur TGH M Zainul Majdi bahwa Global Hub Kayangan merupakan salah satu proyek besar yang dijadikan atensi. Namun pemerintah pusat tentu tidak bisa menyelesaikan semuanya secara sekaligus. “Semua dikerjakan, tapi KEK Mandalika kan sudah 29 tahun tidak selesai-selesai. Dan sekarang sudah bisa mulai diselesaikan di zamannya Gubernur Tuan Guru (TGH Zainul Majdi),” kata Luhut.
Dipertegas terkait komitmen pemerintah pusat seperti penuntasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Luhut tidak memberikan kepastian. Padahal, revisi RTRW menjadi salah satu kunci untuk mendatangkan investor.
Tidak hanya itu, Luhut juga belum berani memastikan apakah lokasi global hub masuk dalam revisi RTRWN. Mengingat, lokasi global hub dalam RTRWN maupun provinsi/kabupaten merupakan wilayah pertanian dan perkebunan. Untuk bisa membangun global hub, itu artinya harus merivisi RTRW lokasi tersebut menjadi perdagangan dan industri. “Revisi RTRWN nanti Pak gubernur lebih paham,” ujarnya sembari berlalu menaiki mobil.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Lalu Gita Aryadi saat dimintai tanggapannya, menilai global hub belum dijadikan prioritas karena memang masih terkendala RTRWN. Namun, peluang untuk bisa mewujudkan mimpi besar tersebut sangat terbuka lebar.
Dijelaskan, wilayah yang akan dijadikan global hub memiliki potensi yang sangat strategis. Pasalnya berada di jalur strategis yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama pada ALKI II. Jalur tersebut, merupakan jalur pelayaran internasional yang banyak dilintasi kapal asing, mulai dari Selat Makasar, Laut Sulawesi hingga Selat Lombok. “Peluang inilah yang harus kita manfaatkan, apalagi Pak Presiden juga sudah melihat peluang ini. Makanya sekarang tinggal kita berusaha menjual peluang yang ada,” kata Gita.
Menurut Gita, antara pengesahan RTRWN yang baru dengan investor merupakan masalah yang mudah namun rumit. Kasusnya seperti antara ayam dan telur, keduanya tidak jelas mana yang harus dulu ada. “Bagaimana investor akan datang dan tertarik kalau belum ada kejelasan, kalau revisi RTRWN sudah selesai tentu investor akan datang,” ucap Gita.
Sejauh ini, investor yang telah berkomitmen menanamkan modalnya pada mega proyek tersebut belum jelas. Gita sendiri saat ditanya investor yang sudah pasti, belum memberikan jawaban. Padahal beberapa waktu lalu pernah juga diselenggarakan forum investasi di Jakarta untuk menggaet investor global hub.
Beberapa waktu lalu, pernah ada komitmen Sanghai Corporotion dari China dan Port of Rotterdam dari Belanda. Mereka telah memastikan kesiapannya berinvestasi di Global Hub Kayangan. Bahkan kedua perusahaan tersebut sedang melakukan studi kelayakan. Sanghai sendiri merupakan perusahaan terbesar kedua di Cina.
Ada juga PT RIG yang bekerja sama dengan Cina dan Russia untuk pembangunan kilang minyak. Namun karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah, para investor tersebut sudah tidak terdengar lagi aktivitasnya. “Makanya saat ini kita sedang perjuangkan revisi RTRWN, karena itu merupakan payung hukum yang sangat penting,” ujar Gita.
Sembari menunggu RTRWN, menurut Gita, pemprov juga terus berupaya mempromosikan global hub dan mencari investor. Namun, semua itu tentunya sulit karena belum ada kepastian soal RTRWN. Apalagi RTRW Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga harus direvisi untuk menyesuaikan dengan RTRWN.(zwr)
