Ginjal TKW Diambil, Bupati Surati Presiden

MENGADU : Sri Rabitah (menggunakan jilbab) didampingi ayahnya bersama Koordinator PBHBM NTB Muhammad Saleh mengadukan masalah yang menimpanya kepada Bupati KLU H Namul Akhyar, Senin kemarin (27/2). (Hery Mahardika/Radar Lombok)

TANJUNG – Mantan kerja wanita (TKW) bernama Sri Rabitah, 25 tahun  warga Dusun Lokok Ara Desa Sesait Kecamatan Kayangan Lombok Utara mengadu ke Bupati Lombok Utara sekitar pukul 10.30 Wita, Senin kemarin (27/2).

Dia didampingi Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBHBM) NTB. Rabitah kehilangan   ginjal saat menjalani perawatan di rumah sakit Doha, Qatar ketika bekerja di negara itu. Pengambilan ginjalnya  tanpa sepengetahuan dirinya.

Kedatangan Sri Rabitah untuk meminta bantuan kepada pemerintah agar bisa membantu biaya operasi yang akan dijalaninya  pada tanggal 2 Maret mendatang. Kedatangannya diterima Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, Kepala  Dinas Kesehatan dr Abdul Kadir, Kepala Bangkespol H Muhammad, Kepala BP3TKI Noerman Adiguna, RSUD Tanjung. “Kami mendampingi Sri Rabitah datang ke kantor Bupati Lombok Utara untuk mendapatkan bantuan kepada Pak Bupati, karena pada tanggal 2 Maret nanti akan dioperasi. Yang penting korban ginjal ini bisa dapat dioperasi. Sebab operasi semacam ini harus membutuhkan perhatian serius dengan beban biaya yang sangat mahal,” tutunya Koordinator PBHBM NTB Muhammad Saleh.

[postingan number=3 tag=”tki”]

Persoalan yang dialami Sri Rabitah diduga ginjal  sebelah kanan hilang. Dan kejadian seperti ini harus bisa telusuri supaya tidak menimpa orang lain. “Mafia ini harus bisa diungkapkan. Karena pengiriman TKI ke Timur Tengah sejak tahun 2010 sudah tidak boleh,” tegasnya.

Sri Rabitah mengatakan, ginjalnya diduga diambil saat menjalani perawatan tahun 2014 lalu. “Saya baru merasa sadar setelah memeriksa dirinya ke RSUD Tanjung pada tanggal 22 Februari 2017,'' jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, dia dirujuk ke RSUD Provinsi  NTB  untuk  diperiksa kembali. Hasil pemeriksaan menyatakan hal yang sama.  ''Baru saya sadar bahwa sudah kehilangan satu ginjal dan harus menjalani operasi karena di dalam perut saya terdapat selang yang melingkar,” ungkapnya sembari menahan rasa sakit.

Ia menerangkan, pemberangkatan ke luar negeri dengan tujuan negara Qatar dari PT BLK-LN Falah Rima Hudaity Bersaudara. Sekitar bulan Juni 2014, Sri tiba di Qatar dan ditempatkan di rumah majikan yang bernama Madam Gada yang tinggal di Doha, Qatar. Di rumah majikannya ini Sri mengaku kerap mendapat perlakuan kasar. “Saya dibuatkan alamat palsu oleh sponsor,” terangnya.   Untuk itulah, kedatangannya ke pemerintah daerah meminta bantuan supaya menuntut orang yang telah mengambil ginjal dirinya secara diam-diam.

Baca Juga :  Kerja di Mesir, TKW Asal Mataram Dipulangkan

Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar menegaskan, pihaknya akan membantu biaya operasi Sri Rabitah dan aktif  mendampinginya. “Ini akan menjadi gerakan bersama karena merupakan pelanggaran HAM. Jadi, Ibu Sri tidak perlu khawatir kami dari pemerintah akan siap membantu bagaimana pun caranya,” tegasnya.

Dalam proses pengawalan kasus ini, ia siap mengawal langsung ke Kedutaan Besar RI di Qatar dengan melibatkan Pemkab Lombok Utara. Selain itu, pihaknya juga akan membuat surat ke semua instansi terkait  mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, Presiden, BP3TKI dan meminta seluruh bupati di Indonesia aktif. “Persatuan Bupati Bali, NTB, NTT akan mengundang Kementerian Tenaga Kerja untuk berdiskusi mengenai persoalan ini agar bisa menindak tegas oknum-oknum seperti itu, dan tidak menimpa orang lain lagi,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat agar berhati-hati berangkat  ke luar negeri. Bagi yang hendak berangkat harus berkonsultasi dengan pemerintah. “Khususnya ke Bu Sri jangan pergi lagi dan harus meyakini diri sehat serta bisa merawat anak-anaknya yang masih kecil,” imbuhnya.

Perwakilan BP3TKI Noerman Adiguna menyampaikan, bahwa pemberangkatan Sri Rabitah ini melalui jalur resmi. Dia  terdaftar di BP3TKI dan  berangkat pada bulan Juni 2014. Namun, berdasarkan data ini Siti Rabitah beralamatkan di Dusun Kebun Indah Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Sri Rabitah sendiri langsung mengakui dirinya dibuatkan alamat palsu oleh pihak perusahaan yang memberangkatkannya.

Pihaknya berkewajiban menindaklanjuti persoalan tersebut. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, yang lagi sebentar datang kesini,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta hasil medis RSUD Provinsi NTB. Pada tahap awal ini mengenai biaya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, sesuai arahan pimpinanya memberikan santuan kepada Siti Rabitah sebesar Rp 1 juta. “Saat ini tidak bisa menyelesaikan semuanya, kami akan lakukan secara bertahap. Yang penting sekarang sudah masuk laporan ke pemerintah,” tandasnya.

Baca Juga :  Jalur Illegal, TKW Lotim Dideportasi

Dari hasil keterangan perwakilan Dinas Kesehatan Lombok Utara dr Abdul Kadir menyatakan, pemeriksaan hasil radiologi RSUD Provinsi NTB pada bagian kanan tidak tampak  ginjal. Untuk lebih lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan RSUD NTB guna mendapatkan keteragan lebih detail. Jika dilakukan operasi, maka korban bisa hidup sehat asalkan kesehatannya dijaga dengan makanan teratur dan tidak bekerja berat. “Kalau kita lihat hasil rontgen ini tidak ada keterangan adanya selang, makanya kita akan segera berkoordinasi,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kasus ini sudah ditangani pemerintah. Pihaknya baru pertama kali  menerima laporan seperti ini. Maka, pihaknya akan fokus akan melakukan upaya hukum di Qatar. Bila perlu akan mengirim pengacara.  Sementara pihak  Polda NTB akan memberikan perhatian proses hukum karena ini sudah termasuk human trafficking . “Polda akan fokus upaya hukum dari Lombok,” terangnya seusai meminta keterangan korban secara tertutup.

Menurutnya, pengambilan ginjal Sri Rabitah merupakan indikasi pengambila organ untuk  keperluan komersial. “Ini harus diusut tuntas, jika tidak akan mengkhawatirkan ke lain, dan kebesaran korban untuk membuat pengaduan tidak ingin ada korban lain,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Reskrim Polda NTB Kombes Irwan Anwar mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut. Saat ini, pihaknya baru meminta penjelasan dari korban  dan nanti akan berkoordinasi dengan BP3TKI, Kemenlu dan Pemkab termasuk korban. “Untuk agen pasti akan diambil keterangannya. Dan kita sangat komitmen mengungkap kasus ini,” ungkapnya.(flo)

Komentar Anda