PRAYA-Pemuda di Lombok Tengah ramai-ramai minta jatah anggaran.
Tak hanya Karang Taruna Indonesia (KTI) Lombok Tengah, yang minta jatah anggaran. Tetapi, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Lalu Hizzi, juga mintah jatah yang sama. Alasannya sama, yakni agar pemuda bisa berkontribusi lebih terhadap pembangunan di daerah.
Hal ini diungkapkan langsung Sekretaris KNPI Lombok Tengah versi Lalu Hizzi, Jalaludin. Dia meminta agar pemda memperhatikan kawula muda di daerah itu. Karena selama ini, kawula muda banyak berjuang dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. ‘’Hingga saat ini anggaran untuk KNPI tidak ada di Lombok Tengah,’’ ujar Jalaludin saat hearing ke kantor bupati setempat, kemarin (3/11).
Padahal, lanjut mantan caleg ini, pemuda merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah. Karena peran pemudalah sehingga pembangunan di daerah bisa maksimal. “Majunya sebuah daerah diukur dari pemudanya. Jadi anggaran pemuda harus jelas, apalagi kami sudah mendapat surat keputusan dari Kemenkum HAM atas sahnya kepengurusan kami,” ujarnya.
Jalal mengakui, di tubuh KNPI memang sedang mengalami dualisme kepengurusan. Tetapi, berdasarkan kesepakatan di tingkat pusat. siapa yang berhasil menguasai kesekretariatan, maka kepengurusan itulah yang berhak mendapatkan anggaran. ‘’Kepengurusan kamilah yang menguasai sekertariat hingga kini,” tambahnya.
Diulas lagi Ketua KNPI Lombok Tengah, Lalu Hizzi, kedatanganya bukan semata-mata karena meminta anggaran. Namun, sebagai pemuda mereka ingin memajukan daerahnya. Sehingga meminta agar pemda melibatkannya dalam setiap program. “Kami ingin berbuat untuk Lombok Tengah ini. Jadi kalau ada program yang bisa kami bantu, tolong kami dilibatkan karena kami memiliki 45 organisasi kepemudaan (OKP) dan 12 pengurus kecamatan yang telah memilih kami,” ujarnya.
Pria berambut gondrong ini juga menambahkan, secara politis KNPI memang terjadi dualisme kepengurusan. Tetapi, secara legalitas KNPI di bawah pengurusannya lah yang sah karena diakui Kemenkum HAM. ‘’Kemenkum HAM itu memberikan SK terakhir kepada KNPI di bawah kepemimpinan Fahd Arafiq. Logikanya, kalau tanah ndak mungkin ada sertifikat dua. Kalau ada, maka sertifikat sebelumnya batal atas dasar hukum,” ujarnya beristilah.
Sementara Wabup Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri mengutarakan, pihaknya juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau masalah teknis. Terlebih masalah KNPI di setiap daerah sama saja. Sehingga pemerintah terkadang bingung dalam mengambil keputusan untuk penganggaran bantuan. “Puluhan tahun usia KNPI, baru sekarang ribut akibat dari pusat. Sehingga saya mau minta kronologis diadakanya Musda pada bulan yang lalu, biar jelas sehingga bisa kita pelajari,” singkatnya saat menemui massa KNPI. (cr-met)
