TANJUNG – Kontribusi Gili Matra (Meno, Air, dan Trawangan) sebagai kawasan strategis pariwisata ternyata tak sebanding dengan perhatian yang diberikan, terutama dari Pemprov NTB.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Lombok Utara H Muhammad, bahwa Gili Matra termasuk penyumbang setengah dari target angka kunjungan wisatawan ke NTB. Dari target satu juta wisatawan di Lombok Utara tahun ini saja, data yang tercatat masuk sudah melampaui estimasi. “Angka kunjungan mencapai 995.966 orang itu adalah data per September. Kalau ditambah dengan bulan sisanya maka jumlahnya jelas melampaui target. Artinya kita sudah menyumbang setengahnya,” ungkap Muhammad, Senin kemarin (8/1).
Menurutnya, tingginya capaian angka kunjungan wisatawan tidak membuat pemprov menjadi lebih perhatian terhadap tiga kawasan pulau eksotik tersebut. Padahal, dalam pengembangan pariwisata tiga gili itu masih banyak permasalah yang harus dituntaskan secara berkala oleh pemerintah daerah. “Sebagai daerah kawasan strategis provinsi tentu kami di daerah membutuhkan perhatian lebih terhadap penataan tiga gili tersebut,” harapnya.
Ia menyebutkan, berbagai persoalan yang dimaksud Muhammad, salah satunya adalah penataan jalan yang sekarang ini dalam kondisi masih bertanah, sehingga pada saat musim hujan kerap kali tergenang air. Belum lagi beberapa ruas kondisinya sudah tidak representatif pun demikian dengan jalan yang ada di dalam. “Masih banyak persoalan lain lagi yang membutuhkan perhatian pemprov,” katanya.
Untuk penataan jalan sendiri, tahun ini Pemkab Lombok Utara sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 miliar dengan kegiatan pembangunan jalan lingkar Trawangan. Tetapi, menurutnya, anggaran itu tidak akan mencukupi dalam penataan ruas jalan tersebut. Yang dibutuhkan sehingga maksimal antara Rp 40 miliar sampai Rp 50 miliar baru bisa tuntas. “Untuk itulah, mengapai diperlukan sinergitas antar instansi tersebut,” paparnya.
Oleh karena itu, kedepan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata NTB agar bersinergi menata tiga gili yang menjadi aset pariwisata di NTB. Sebab, jika dibandingkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika barangkali intervensi yang dilakukan pemprov berbeda. Apalagi menilik kontribusi wisatawan yang dihasilkan pun belum tentu dapat sebanyak yang diperoleh tiga gili dalam satu tahun. “Intervensi pemprov juga harus ke tiga gili,” pungkasnya. (flo)
