Gesekan Sesama Boatman, Pemkab Lombok Barat Harus Cari Solusi

Gesekan antar Boatman
BOATMAN : Di sela-sela melakukan rapat dengan para kades daerah wisata, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Lobar, Gde Aryana menerima perwakilan boatman Cemare di Kantor Dinas Pariwisata Lobar, Senin (6/11). (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG – Pariwisata di Kecamatan Sekotong terus bergerak maju. Banyak warga yang sebelumnya menjadi nelayan kini menggantungkan diri menjadi bagian dari pariwisata Sekotong. Tidak hanya warga Kecamatan Sekotong, melainkan warga luar seperti warga Kecamatan Lembar yang berdekatan dengan Sekotong. Misalnya di Dusun Cemare Kecamatan Lembar Selatan Kecamatan Lembar. Di Dusun ini banyak warga yang berprofesi sebagai pengantar wisatawan menuju beberapa gili di Sekotong menggunakan. Mereka menyebut diri boatman.

Untuk wisatawan yang datang dari Mataram atau dari BIL, memang akan lebih cepat menuju gili-gili di Sekotong lewat Pantai Cemare dengan menyewa perahu nelayan dengan biaya Rp 300 ribu untuk 6 orang penumpang dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Jika lewat Dermaga Tawun Desa Sekotong Barat menggunakan jasa boatman setempat, maka perlu menempuh waktu darat sepanjang 30 kilometer dari Gerung.

BACA JUGA :  PMI Lombok Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ternyata menimbulkan terjadinya gesekan antar boatman. Pada Minggu (5/11) lalu, puluhan boatman dari Tawun bergerak ke Gili Nanggu menemui boatman yang tengah mengantar tamu untuk berdialog, mencari solusi sebaik mungkin, agar boatman Tawun dan Cemare sama-sama mendapatkan untung dari berkah keberadaan wisatawan. “Jadi kemarin kita di Gili Nanggu mengajak mereka berdiskusi. Karena pariwisata di Sekotong ini sudah lama kita bangun. Mereka enak mengantar tamu ke gili, terus kita dapat apa? Hanya sampah yang dibuang wisatawan yang kita dapat,” jelas Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sekotong Barat, Sahnil, saat dihubungi, Senin (6/11).

Sahnil meminta Pemkab Lobar turun ke lapangan, mengetahui persoalan, karena keberadaan angkutan dari luar Dermaga Tawun menuju Gili Nanggu dan sekitarnya, kerap menjadi persoalan bagi boatman di Tawun. Mereka yang selama ini membangun pariwisata di Sekotong, tetapi sekarang malah tidak mendapatkan yang semestinya.

Sahnil pun membenarkan bahwa selama seminggu, sebelum ada solusi yang baik, pengantaran tamu menggunakan jasa boatman dari Cemare dihentikan. Kalaupun ada tamu yang mau menggunakan jasa boatman dari Cemare dipersilakan terlebih dahulu melalui Dermaga Tawun. Nanti dari Dermaga Tawun, wisatawan akan diantar oleh boatman Tawun menuju Gili. “Ini untuk kebaikan bersama juga, sementara ada solusi yang baik dari pemerintah,” jelasnya.

Selain itu ditambahkan Sahnil tidak benar terkait isu penyanderaan wisatawan yang diantar oleh boatman dari Cemare. Aksi yang terjadi berlangsung aman dan damai. Hanya saja untuk sementara waktu benar dilarang beroperasi dahulu pengantaran tamu ke Gili melalui Cemare.

Sementara itu, lima boatman Cemare dipimpin Kepala Dusun Cemare, Solikin mendatangi Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, kemarin. Solikin meminta agar Dispar memberikan solusi terkait persoalan ini. Karena kalau pengantaran tamu melalui Dermaga Tawun lebih dahulu tentu akan berat. Selain juga saat melakukan dialog Minggu kemarin, boatman Cemare merasa ada tekanan. “Jadi kami mohon ada mediasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, di mana di dalamnya ini ada Dinas Pariwisata. Sementara ini kami tidak beroperasi,” jelasnya sembari membeberkan ada 25 perahu di Cemare dan ada sekitar 50 orang boatman yang menggantungkan hidup dari penyeberangan wisatawan.

Boatman Cemare, Mus’ab mengungkapkan, kejadian Minggu kemarin membuat trauma wisatawan. Setidaknya ada 6 wisatawan mancanegara dan 12 wisatawan nusantara yang jadinya tidak bisa berlibur di Gili Nanggu dan sekitarnya akibat aksi pada Minggu kemarin itu. Seharusnya lanjut dia, ada pemberitahuan terlebih dahulu kalau memang ingin berdialog terkait solusi terbaik. Apakah misalnya dari boatman Cemare harus membayar retribusi atau semacamnya.  

BACA JUGA :  Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah

Perlu diketahui kata Mus’ab, dengan profesi baru sebagai boat man, para pemuda atau warga yang dahulunya nganggur, kini bisa bekerja. Selain juga menimbulkan multiplier effect di Pantai Cemare sendiri. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang membuka usaha kuliner dan lain sebagainya. “Kalau tidak ada solusi, jangan salahkan kami kalau nanti kami melalukan sweeping angkutan travel yang melewati desa kami menuju Tawun,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Dispar Lobar, Gde Aryana yang menerima para perwakilan boat man mengatakan, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan Dispar Lobar. Perlu ada keterlibatan Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar serta KSOP Lembar. Karena berdasarkan informasi yang diterimanya saat menghubungi pejabat Dishub Lobar, dalam persoalan ini ada masuk kewenangan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Lembar. “Kita perlu bertemu dengan stakeholder terkait, termasuk dengan teman-teman boat man di Tawun. Kita cari solusi bersama,” jelasnya.

Solikin dan para boat man kemudian menuju ke Dishub Lobar. Sayangnya, Kepala Bidang Perhubungan Laut, Agus Martimbang dan Kepala Dishub Lobar, Akhmad Saikhu tidak berada di lokasi, karena tengah ada tugas di luar kantor. Selanjutnya mereka menuju ke DKP Lobar, dan ditemui salah satu pejabat setempat.

Kepala DKP Lobar, H. Subandi yang ditemui usai bertemu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, mengatakan, baik di Cemare maupun di Tawun, DKP memiliki binaan para nelayan yang kini banyak yang berprofesi sebagai boat man. Kalau berbicara kewenangan, daerah laut sekitar Gili Nanggu dan lainnya, kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Tetapi daratannya masuk wilayah Lobar.

Berkaitan dengan persoalan ini, dirinya menyarankan agar kedua desa, baik itu Desa Lembar selatan dan Desa Sekotong Barat, sama-sama membuat peraturan desa (Perdes). Sebagai contoh Desa Lembar Selatan, silakan membuat perdes yang mengatur pungutan di daerah wisatanya. Kemudian terkait daerah operasional para boat man Cemare. Bagaimana seandainya memasuki wilayah desa lain seperti di Gili Nanggu. Begitu pula dengan Desa Sekotong Barat, silakan buat perdes yang mengatur terkait pungutan retribusi, berapa yang harus dibayarkan oleh boat man luar Desa Sekotong Barat yang masuk ke wilayah Gili Nanggu dan sekitarnya. Kalau solusinya itu harus boat man Cemare membawa tamu ke Tawun dahulu, akan kasihan wisatawan kata Subandi. “Jadi namanya usaha pariwisata semuanya boleh melakukan aktivitas. Kalaupun ada permasalahan sebaiknya dimusyawarahkan, saya sarankan kembali merujuk ke desa masing-masing membuat perdes. Kalau (Dari Cemare) ke Tawun dulu kasihan wisatawan,” tandasnya.

BACA JUGA :  Tekan Pernikahan Dini, Bupati Lombok Barat Sarankan Buat "Awik-Awik"

Terpisah Ketua Jaringan Komunikasi Masyarakat Bersatu (Jarkomsat), H. Abdul Majid yang juga pelaku wisata di Sekotong meminta agar pemerintah segera hadir melalui perangkatnya dalam persoalan ini, untuk menjadi penengah melakukan mediasi mencari solusi. Termasuk juga muspika Kecamatan Sekotong dan Lembar serta kedua belah pihak boat man. Hal itu agar tidak menjadi persoalan berlarut-larut. “Sehingga sapta pesona wisata tidak kehilangan marwahnya,” tegasnya.

Seperti diketahui pada dialog atau mediasi yang terjadi di Gili Nanggu Minggu itu hadir perwakilan boat man dari Sekotong Barat dan Lembar Selatan, Kadus Dusun Cemare, Babinkantibmas Sekotong Barat, Babinkantibmas dan Babinsa Lembar Selatan, Polair Lobar dan pihak yang ada di Gili Nanggu sendiri.(zul)