GIRI MENANG – Gesekan antar pelaku wisata di kawasan selatan Lombok Barat terjadi. Karena persaingan, kelompok pelaku wisatawan Sekotong melarang kedatangan tamu yang menuju Gili Nanggu atau gili-gili lain di Sekotong yang lewat jasa boatman Pantai Cemara Kecamatan Lembar. Kondisi ini pun membuat wisatawan kecewa. Masalahnya, banyak wisatawan memilih menuju gili lewat perairan Cemare Lembar ketimbang harus menempuh jarak darat yang jauh menuju Tawun Sekotong Barat.
Dari Senin (6/11) hingga Selasa (7/11) kemarin, para wisatawan terpaksa tidak bisa lewat Cemare. Untuk sementara boatman Cemare tidak diperbolehkan mengantar tamu langsung ke Gili Nanggu dan gili-gili sekitarnya, kecuali harus melewati Dermaga Tawun. Dari Dermaga Tawun baru baru wisatawan menyeberang ke gili. “Mohon maaf saat ini kami belum bisa mengantarkan ke gili. Karena masih ada persoalan yang sedang dicarikan solusi,” ungkap perwakilan boatman Mus’ab kepada guide sekaligus driver bernama Guruh, sembari menjelaskan persoalan yang dihadapi kemarin.
BACA JUGA : Gesekan Sesama Boatman, Pemkab Lombok Barat Harus Cari Solusi
Mendengar persoalan yang ada, Guruh yang membawa dua turis asing dengan sebuah mobil APV pun memilih balik. Tidak lantas menuju Tawun. Karena dengan kondisi yang ada sesuai yang dijelaskan pihak boatman Cemare, dirinya khawatir membawa tamu ke gili. Namun dia berpesan, apabila kondisi sudah kondusif agar segera dihubungi lagi. “Jadi lebih baik saya balik, saya khawatir membawa tamu ke sana,” jelasnya.
Puluhan boatman di Cemare sendiri kemarin nampak hanya berkumpul saja di berugaq pantai. Sampan-sampan dinaikkan, sambil menunggu ada solusi terbaik dari Pemkab Lobar yang diharapkan bisa memediasi masalah ini. Mus’ab mengungkapkan, total sekitar 50 boatman sekarang nganggur. Mereka ini sebelumnya sebagian besar adalah nelayan, tetapi memilih menjadi boatman karena lebih menguntungkan. Mau mencari ikan tidak bisa, karena peralatan seperti jaring sudah dijual, terkecuali pancing. “Ya beginilah sekarang teman-teman nganggur, bahkan ada yang sudah mulai meroyek (jadi buruh bangunan). Jadi kita harapkan segera ada solusi,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Agus Martimbang mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat di Dishub hari ini (8/11) dengan mengundang pihak Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Ditpolair NTB, Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Lembar, Camat Sekotong dan Camat Lembar, guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi. “Kita rapat dahulu dengan stakeholder terkait. Pihak dari Tawun dan Cemare akan kita undang pada rapat selanjutnya,” ungkapnya.
Solusi harus segera didapatkan pada minggu ini atau minggu depan agar persoalan tidak membias dan wisatawan juga tidak resah dengan kondisi yang ada kata Agus. “Jadi kita mohon masing-masing untuk menahan diri, sambil dicarikan solusi terbaik. Supaya sama-sama enak,” jelasnya.
Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi sendiri menyesalkan kondisi yang terjadi sekarang. Hal semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi karena akan mencederai pariwisata di Sekotong yang tengah booming. “Apalagi kita sedang giat-giatnya promosikan Sekotong, sungguh kejadian semacam ini memalukan kita,” jelasnya.
Dipertegas mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar ini, gili itu adalah area publik, tidak ada yang boleh mengklaim bahwa gili itu di bawah kekuasaan sekelompok orang apalagi satu orang, gili boleh dikunjungi siapa saja. “Sarana menuju gili itu terbuka lebar tidak hanya dari satu pelabuhan, bisa dari Bali bisa dari Senggigi, Ampenan, Cemare dan Lembar sendiri,” tegasnya.
Kalau persoalan ini merupakan imbas kompetisi persaingan usaha, seharusnya bukan seperti ini caranya. Melainkan berlomba-lomba memberikan excellent service atau pelayanan terbaik kata Ispan. Kalau kemudian pihak tertentu melakukan pelarangan, tidak ada hak. “Itu adalah area terbuka, saya sangat sayangkan apabila itu terjadi, dan ini adalah bentuk crime (kriminal),” tegasnya.
Selanjutnya Ispan juga mempertegas bahwa tidak boleh ada pungutan liar di Gili Nanggu atau sekitarnya, tanpa ada dasar hukum. Baik itu mengatasnamakan PT, kelompok ataupun perorangan. “Saya sudah dapatkan bukti otentik pembelian tiket (masuk), kalau tiket itu tidak resmi, itu pidana. Penarikan kepada publik serupiah pun harus resmi berdasarkan perda,” jelasnya.
Berkaitan dengan persoalan yang kini terjadi, Ispan sendiri berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera diselesaikan. Bagaimanapun mindset pariwisata tidak boleh seperti ini, karena bukan hanya akan merugikan satu pihak melainkan semuanya. Lebih-lebih di Sekotong, Dispar sudah sangat fokus mempromosikan pariwisatanya. (zul)
