TANJUNG–Internal Gerindra di Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini bergejolak.
Ketua Dewan Pembina atau Penasihat DPC Gerindra KLU Nasrudin menyebut bahwa selama dua tahun jalannya pemerintahan Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan (JODA AKBAR), Wabup Danny cenderung tak diberikan peran apapun. “Sudah dua tahun jalan, semenjak dilantik, hingga saat ini saya melihat Wabup tidak memiliki peran apapun, baik dalam hal pembagian di struktur pemerintahan ataupun lainnya,” ungkap Nasrudin, kemarin (18/4).
Nasrudin menyebut, berbicara tentang program, serta pengaturan komposisi di tingkat pejabat struktural, Wabup tidak pernah dilibatkan. Hal itu bisa dilihat dari pejabat yang ada di OPD, hampir semua instansi diisi oleh orang-orang Bupati.
Begitu juga di tingkat DPC Gerindra sendiri, meski menjabat sebagai Ketua, Wabup justru hanya sekadar menjadi pion saja, yang berkuasa justru Wakil Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB.
“Berbicara paket proyek pun kewenangan sepenuhnya dikuasai oleh OKK Gerindra (Sudirsah Sujanto) tanpa memberikan kewenangan ataupun komposisi kepada Wabup,” tegasnya.
Nasrudin menegaskan, selaku kader yang pertama membawa Gerindra ke KLU, merasa sangat prihatin dengan fenomena yang terjadi saat ini. Nasrudin menganggap struktur DPC cenderung stagnan, karena terlalu ketatnya intervensi dari OKK. Ia pun menantang akan mengalahkan Sudirsah dalam Pileg yang akan datang.
“Jika kita berbicara daerah, berikan dong sepenuhnya kepada ketua DPC, bukan ke OKK yang notabene mengurusi provinsi. Lihat saja saya akan kalahkan dia, saya atau dia besok yang akan naik,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua OKK Partai Gerindra NTB Sudirsah Sujanto yang dikonfirmasi terpisah tidak mau berkomentar banyak. Menurutnya, ia akan berbicara nanti pada saat dan waktu yang tepat. “Biarkan saja. Nanti saya akan bicara pada saat dan waktu yang tepat. Untuk sekarang saya no comment dulu,” ucapnya singkat. (der)
