PRAYA-Penzaliman yang dilakukan Fraksi Golkar terhadap tiga fraksi lainya di internal DPRD Lombok Tengah, berbuntut panjang.
Ketiga fraksi, yakni Gerindra, PKS, dan PBB masih belum menerima kekalahan mereka dalam pemilihan alat kelengkapan DPRD (AKD), Jumat lalu (7/4). Selain berbuah caci maki juga terancam berbuntut pada dukungan politik terhadap kader Partai Golkar dalam pilgub 2018 kelak. Tragisnya lagi, tudingan ketiga fraksi ini mengarah kepada Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Puaddi FT yang merupakan kader Partai Golkar.
Tiga fraksi yang gigit jari saat ini ramai-ramai ‘mengkambinghitamkan’ H Achmad Puaddi. Bahwa, seolah-olah kesalahan itu tertumpah pada Puaddi. Seperti yang diungkap Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah, H Muhdan Rum. Dia mengatakan, jika ucapan Puaddi tidak bisa dipercaya lagi.
Janji kekompakan yang dibangun bersama tiga fraksi lainnya dinodai dengan pengkhianatan. Di mana Golkar kesannya menyelamatkan diri sendiri untuk mendapatkan jatah kursi di AKD. ‘’Mulut mulut ketua dewan itu lebih hina dari orang yang tidak berpendidikan,’’ caci Muhdan saat dihubungi vis ponsel kemarin.
[postingan number=3 tag=”politik”]
Ungkapan Muhdan ini didasari jasa politik partainya yang telah mengusuh HM Suhaili FT sebagai Bupati Lombok Tengah periode 2015-2020. ‘’Jika dia (H Puaddi, Red) masih ingat dengan jasa Gerindra yang mengantarkan saudaranya Suhaili, pasti dia akan ingat. Namun sayang pendidikannya dia gadai,’’ sesal Muhdan lagi.
Masalahnya, lanjut Muhdan, persoalan ini sama sekali di luar pengetahuan Bupati HM Suhaili FT. Sebab, begitu mendapatkan kabar bahwa partainya tidak memiliki posisi di AKD, dia langsung menghubungi HM Suhaili FT. Tetapi, Suhaili sendiri mengaku tidak tahu menahu akan persoalan itu. ‘’Saya heran sama H Puad seperti orang yang tidak berpendidikan saja. Sudah dikasih hati malah dibalas dengan air aki. Karena persoalan ini tidak diketahui bupati,” gerahnya.
Untuk memperjelas persoalan ini, ungkap Muhdan dengan nada berapi-api, Partai Gerindra bersama PKS dan PBB akan segera menggelar rapat internal. Dari rapat itu nanti barulah akan mengambil sikap. Namun, tidak menutup kemungkinan akan membentuk poros baru politik di Lombok Tengah.
Muhdan menghardik, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka partainya akan mengambil keputusan tegas. Bahkan, pihaknya bersama anggota DPRD Lombok Tengah dari tiga fraksi bisa saja sepakat mengambil keputusan tidak akan memberikan dukungan pada pilgub 2018 kepada Golkar. “Besok sore (sore ini, Red) saya akan jumpa pers dan saya akan bongkar siapa H Puad dan kami akan menjadi oposisi,” tegasnya.
Informasinya masalah ini juga berimas terhadap internal Partai Golkar Lombok Tengah? Muhdan mengaku tak ingin memasuki rumah tangga orang lain. Tetapi, informasi sudah beredar ke publik, termasuk ke telinganya. “Saya tidak memasuki rumah tangga orang. Hanya saja akibat dari kejadian ini, mereka (kader Golkar, Red) sudah mengeluh dan ingin melepaskan jabatannya, termasuk Sekum DPD II Golkar H Lalu Kelan,’’ pungkasnya.
Ancaman yang sama juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Tengah, Muhalip. Dia mengaku, partainya akan segera menyikapi persoalan ini. Sebab, penzaliman yang dilakukan Fraksi Golkar Lombok Tengah terhadap tiga fraksi lainnya tidak bisa ditolerir.
Kata Muhalip, rencana penzaliman ini sudah dilakukan sejak awal. Yakni, ketika H Achmad Puaddi FT selaku ketua dewan masuk ke ruangan sidang. Di sana, tegasnya, sudah terlihat H Puaddi main mata dengan koalisi sebelah. Sehingga tiga fraksi koalisi Golkar harus gigit jari tanpa mendapatkan jatah kursi di AKD. ‘’Kami terima kekalahan ini, tapi kami tidak terima dibohongi. Ini namanya penzaliman,’’ kecamnya.
Muhalip mengaku, perlakukan Fraksi Golkar ini bisa berdampak luas terhadap peta politik, baik Lombok Tengah maupun NTB. Bisa saja, Partai Gerindra mengambil keputusan untuk tidak mendukung kader Partai Golkar dalam pilgub 2018. ‘’Bisa saja besok kami tidak dukung Suhaili di pilgub,’’ tandasnya.
Di sisi lain, DPP Partai Gerindra telah memberikan rekomendasi terhadap bakal calon Gubernur NTB, H Ahyar Abduh dengan No. 03/011/B/DPP-Gerindra/Pilkada/2017 di Mataram. Pemberikan rekomendasi ini dihadiri langsung Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra, Bambang Kristiono.
Sementara Ketua DPRD Lombok Tengah, H Achmad Puaddi FT yang dikonfirmasi di kantornya memilih bungkam. Puaddi enggan mengomentari masalah tersebut, apalagi lewat media massa. “Saya tidak mau jawab persoalan ini, apalagi saya jawab lewat media massa,” tukasnya. (cr-ap)
