Gerindra Isyaratkan Koalisi Demokrat

GERINDRA

MATARAM— Kompetisi perebutan kursi NTB 1 dan NTB 2 di Pilkada 2018 menjadi salah satu perhatian Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut sempat menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH Zainul Majdi. Prabowo yang dicecar awak media usai pertemuan dengan TGB, mengakui, pihaknya sangat ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pilkada NTB.

“Kita ingin bersama dengan Demokrat di NTB,” kata calon Ketua Partai Gerindra itu di Pendapa Gubernur NTB, Selasa kemarin (3/7).

Kendati begitu, Prabowo enggan terlalu berbicara panjang lebar terkait kemungkinan koalisi Partai Gerindra dan Partai Demokrat di Pilkada NTB. “Nanti komunikasi politik dilakukan pimpinan partai di daerah,” ucapnya.

Baca Juga :  Mahally Dicopot dari Ketua Fraksi Demokrat

[postingan number=3 tag=”demokrat”]

Sementara Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH Zainul Majdi tidak membantah dan mengiyakan ada sinyal koalisi Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Namun TGB menepis, dalam pertemuan dirinya dengan Prabowo Subianto membicarakan kemungkinan koalisi di Pilkada NTB.

“Tidak ada kita bicara politik,” kata Gubernur NTB dua periode tersebut.

Walaupun begitu, TGB mengatakan, semua pihaknya bisa memberikan dan penilaian perspektif terhadap pertemuan dirinya dan Prabowo Subianto. Tak terkecuali kemungkinan koalisi Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

“Hak setiap orang mau nilai seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Willgo Zainar mengatakan, Partai Gerindra belum menentukan arah dukungan kepada calon kepala daerah di Pilkada NTB 2018. Dari hasil kesepakatan di daerah terkait calon kepala daerah, lanjut Willgo, baru kemudian diteruskan kepada DPP di Jakarta.

Baca Juga :  Pilkada NTB, Demokrat Siapkan Kader

Pasalnya, DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan dan otoritas untuk menerbitkan rekomendasi dan SK dukungan kepada calon kepala daerah didukung dan diusung partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Karena itu, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Bisa saja, usulan daerah nantinya disetujui oleh DPP. Tapi bisa juga DPP punya pertimbangan lain, sehingga memilih figur lain yang tidak diusulkan oleh daerah. (yan)

Komentar Anda