Gerindra Bantah Kasus Edhy Prabowo Berimbas ke Pilkada

GERINDRA
TAK BERPENGARUH: Ketua DPC Gerindra Loteng Lalu Pathul Bahri maju sebagai Calon Bupati Loteng. Kasus tertangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo yang juga Wakil Ketum Gerindra oleh KPK diyakini tak akan memengaruhi elektabilitas kader Gerindra yang mencalonkan diri.

MATARAM–Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra oleh KPK, dibantah akan berpengaruh terhadap pemenangan kader Gerindra di Pilkada serentak 2020. Pasalnya, itu adalah persoalan di pusat.

“Saya kira terlalu jauh, jika itu dikatakan berimbas ke daerah. Terutama pemenangan di pilkada. Karena itu persoalan di tingkat pusat,” tegas Ketua DPD Gerindra NTB, Ridwan Hidayat di Kantor DPRD NTB, kemarin. Menurutnya, kasus seperti itu bisa menimpa siapa saja dan kader dari partai mana saja. Sehingga pihaknya cukup yakin kasus itu tidak akan berefek negatif terhadap elektabilitas kader Gerindra yang mencalonkan diri.

Anggota Komisi II DPRD NTB ini memastikan bahwa menjelang pencoblosan yang tinggal meng-hitung hari, seluruh perangkat pemenangan Gerindra di kabupaten/kota terus memperkuat barisan dalam upaya pemenangan. Pihaknya terus memaksimalkan kerja-kerja politik.

“Kami di daerah terus bergerak, memperkuat soliditas dan kerja politik bagi pemenangan di pilkada,” bebernya.Senada dengan itu, Ketua DPC
Gerindra KLU Sudirsah Sujanto mengatakan, Pilkada KLU dengan kader Gerindra Danny Karter Febrianto Ridawan maju sebagai calon wakil bupati, sama sekali tidak terpengaruh dengan penangkapan Edhy Prabowo. Kendati begitu, pihaknya mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut. Namun Edhy Prabowo dipastikan sudah menyatakan mundur dari kepen-gurusan DPP Gerindra. “Tentu kita prihatin dengan kasus yang menimpa beliau. Namun beliau sudah menyatakan mundur dari partai,” pungkasnya.

Seperti diketahui Pengamat Politik UIN Mataram Agus, M. Si mengatakan, asumsi publik selama ini menilai bahwa kasus korupsi relatif sepi terjadi di lingkaran elite Gerindra. Karena di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Gerindra dikenal sebagai parpol kunci oposisi, kritis, dan vokal. Tetapi dengan adanya kasus ini, dipastikan akan menghilangkan asusmi publik terkait kader Gerindra.

“Ternyata setelah masuk pemerintahan, justru menunjukkan sebaliknya. Baru satu tahun menjabat sudah tertangkap KPK. Ini jadi preseden buruk bagi kader Gerindra,” papar mantan Anggota KPU NTB ini.
Sebab itu, jika kasus ini terus di-blow up secara luas oleh media, tentu bisa berdampak negatif terhadap kader Gerindra yang maju di pilkada. Terutama di Pilkada Lombok Tengah (Loteng), Lombok Utara, dan Bima. Di Pilkada Loteng, Ketua DPC Gerindra Loteng Lalu Pathul Bahri maju menjadi calon bupati. Kemudian di Pilkada KLU, kader Gerindra Danny Karter Febrianto Ridawan maju menjadi calon wakil bupati. Dan Pilkada Bima, kader Gerindra Dahlan M. Noer juga maju menjadi calon wakil bupati. Menurut Agus, ada sejumlah kelompok yang berpotensi mengubah arah dukungan di pilkada akibat kasus ini. Yakni, kelompok kelas menengah, pemilih milenial, dan kelompok pemilih usia produktif 20-40 tahun. Kelompok ini cenderung bersikap kritis dan dekat dengan media informasi. Sehingga berpotensi mengalihkan dukungan. “Tinggal sekarang sejauh mana rival politik mampu memainkan opini publik dengan kasus ini,” bebernya. (yan)