Gebrakan Pejabat Baru Hasil Mutasi

Gebrakan Pejabat Baru Hasil Mutasi
OPTIMIS : Para pejabat baru optimis bisa melaksanakan kepercayaan pimpinan daerah dengan baik. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

Ada   5 pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terkena mutasi, Senin kemarin (14/8). Meski terpaksa beradaptasi kembali, kepercayaan tersebut harus dijawab dengan kinerja yang baik untuk mencapai target-target pembangunan.


AZWAR ZAMHURI – MATARAM


Waktu menunjukkan pukul 14.00 Wita, ketika ratusan orang berkumpul di gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, Senin kemarin (14/8). Mereka adalah  para pejabat Pemprov NTB yang datang untuk dilantik dan juga sebagai undangan.

Dari ratusan pejabat yang dilantik tersebut, sebanyak 5 orang merupakan pejabat  yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama (JPT). Mereka yaitu H Rusman, Dr Azhari, Lalu Saswadi, Manggaukang Raba dan H Abdul Hakim. Namun sayangnya, Abdul Hakim tidak menghadiri prosesi sakral tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dipercayakan kepada Lalu Saswadi. Kemudian jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) yang dipegang oleh Dr Azhari.

Menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMK, bagi Saswadi tentunya sebuah kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Apalagi, dirinya merupakan orang baru di Pemprov NTB setelah berhasil menjadi yang terbaik pada seleksi beberapa waktu lalu untuk jabatan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. “Saya tidak ingin bang-buang waktu, pertama yang harus saya lakukan adalah melihat realisasi anggaran sampai bulan Juli ini,” ucapnya kepada Radar Lombok usai pelantikan.

Bagi seorang Saswadi, SKPD yang dipimpinnya sekarang adalah pelayanan publik. Anggaran yang ada, lebih banyak untuk kebutuhan rakyat. Apabila uang masih banyak di kantor, itu artinya manfaat yang dirasakan oleh rakyat masih minim.

Setelah mengetahui realisasi anggaran secara terperinci, Saswadi yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Lombok Barat itu, akan masuk pada program-program yang ada. “Saya harus tahu dulu apa yang sudah dan belum dilakukan. Saya kan punya pengalaman waktu di Lobar, jadi tidak akan terlalu jauh berbeda,” yakinnya.

Hal terpenting yang menjadi pusat pikirannya, yaitu keberadaan ritel modern. Perusahaan ritel   seperti Alfamart dan Indomaret, tentunya dengan mudah bisa membunuh berbagai kegiatan usaha masyarakat NTB.

Saswadi yakin, sehebat apapun para pelaku UMKM tidak akan mampu bersaing dengan ritel modern yang buka 24 jam. Apalagi, masih banyak masyarakat yang baru terjun menekuni usaha. Namun harus mengikuti persaingan yang tidak setara. “Tidak mungkin masyarakat kita bisa bersaing dengan Alfamart dan Indomaret. Ini yang harus dicari formulasinya, apalagi ritel modern tersebut sudah masuk ke pelosok-pelosok desa,” ujarnya.

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) memang menjadi mutlak. Koperasi juga harus mampu diperkuat kembali untuk bisa bersinergi dengan para pelaku UMKM di tengah ketatnya persaingan usaha. “Disinilah pentingnya peran pemerintah, tidak mengganggu investasi dan tidak juga membunuh usaha kecil. Itu yang akan saya perjuangkan kedepannya dan mencari format terbaik,” kata Saswadi.

Pejabat berikutnya, Dr Azhari kini berada pada posisi yang cukup menyegarkan pikirannya. Latar belakang keilmuannya tentang hukum, tidak berarti harus selalu menempati posisi-posisi yang kaku. Menjadi kepala DPMPD NTB, tentunya pengalaman tersendiri. Apalagi saat ini negara sangat memprioritaskan kemajuan desa.

Azhari, yang diminta keterangannya usai dilantik tidak ingin terlalu banyak berkomentar. Satu hal yang pasti, dirinya akan melanjutkan program pejabat sebelumnya. “Yang bagus kita pertahankan, dan yang kurang segera kita evaluasi,” ujarnya.

Pria asal Lombok Timur ini berkomitmen untuk memberikan totalitasnya pada kemajuan desa. Berbagai terobosan tidak segan-segan akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. “Di desa itu banyak uang yang bisa dikelola untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi sejauh ini masih belum efektif. Dana-dana yang ada kebanyak untuk pembangunan fisik saja, pemberdayaan masyarakat masih kurang. Padahal pemberdayaan ini yang bisa meningkatkan perekonomian, itu yang harus kita tekankan kedepan,” ucapnya sembari berlalu.(*)