MATARAM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) kembali menggelar penyuluhan hukum tidak langsung melalui Podcast NGOPI (Ngobrolin Inspirasi dan Aspirasi), pada Kamis (6/3).
Podcast ini mengusung tema Kolaborasi Program Bidang Hukum Polda NTB dengan Kanwil Kemenkum NTB di Tahun 2025. Penyuluh Hukum Kemenkum NTB, sebagai moderator, mengungkapkan adanya kesamaan Tugas dan Fungsi (Tusi) antara Bidang Hukum Polda NTB dengan Kanwil Kemenkum NTB. Kesamaan ini membuka peluang kolaborasi yang diyakini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Inspektur Polisi Satu (Iptu) Ida Ayu Ratih Tirta Dewi, sebagai narasumber, memaparkan bentuk kerja sama yang bisa dilakukan, antara lain melalui penyuluhan hukum dan penyusunan peta permasalahan hukum. Pemetaan ini bertujuan sebagai dasar dalam menentukan tema penyuluhan hukum di NTB.
“Kami menyambut baik upaya Kanwil Kemenkum NTB yang bekerja sama dengan kepala desa untuk memetakan daerah rawan yang nantinya akan kami datangi guna melakukan penyuluhan hukum,” ujarnya. “Pemahaman hukum yang baik adalah kunci bagi masyarakat yang humanis,” tambahnya.
Selain itu, Iptu Ida Ayu juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan Kemenkum dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan.
Di tempat berbeda, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen untuk terus menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Ryan)
