Gaji PPPK Lotim Dipastikan Tetap Terbayar

Hj. Miftahul Wasli (Dok)

SELONG – Pemkab Lombok Timur memastikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan tetap terbayar. Pembayaran gaji PPPK ini sesusai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun anggaran untuk gaji PPPK ini bersumber dari pemerintah pusat, namun sejak awal gaji tetap lancar seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penjabat Sekda Lombok Timur Hj. Miftahul Wasli mengatakan berkaitan dengan pembayaran gaji PPPK memang diarahkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak tahun ini. Proses pembayaran gaji PPPK tidak langsung dibayar melalui DAU tersebut. Melainkan akan ditanggulangi terlebih dahulu oleh Pemkab Lombok Timur. Ketika sudah dilakukan pembayaran, baru Pemkab Lombok Timur akan mengajukan bukti pembayaran ke pemerintah pusat. Setah itu pemerintah pusat baru akan memberikan anggaran pengganti ke Pemda yang telah dipakai untuk membayar gaji PPPK tersebut.” Anggaran tersebut memang tidak ditahan oleh pemerintah pusat. Namun kan butuh waktu dan proses sehingga anggaran untuk gaji PPPK ini bisa dibayar oleh pemerintah pusat. Kalau sudah ditunjukkan buktinya bahwa kita telah melunasi kewajiban, maka akan diganti,” imbuhnya.

Kebijakan tersebut diakuinya tentunya akan mempengaruhi pembayaran berbagai kegiatan lainnya. Pastinya pembayaran gaji PPPK yang telah lulus memang tidak diperbolehkan untuk menunggak.” Sama seperti PNS pokoknya dibayar tepat waktu. Dan PPPK kita di Lombok Timur sejauh ini tetap tepat waktu,” singkatnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur H. Hasni mengatakan gaji dan belanja pegawai lingkup Pemkab Lombok Timur di tahun 2023 ini nilainya mencapai angka Rp 1,1 triliun. Jika dipersentasekan besarnya yaitu sampai 37,4 persen dari total APBD Lombok Timur.
Meningkatnya gaji dan belanja pegawai ini juga tak lepas setelah adanya perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Diketahui di tahun 2021 ada sekitar 900 orang diangkat menjadi PPPK. Pada tahun 2.022 bertambah menjadi sekitar 2.096 orang dan tahun 2023 ada sekitar 700 orang. Sehingga total jumlah ASN dan PPPK mencapai 4.000 lebih. “ Gaji pegawai dan belanja pegawai sekitar Rp 1,1 triliun lebih atau sekitar 37,4 persen dari total APBD Lotim,” beber Hasni.

Pembiayaan anggaran mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun sangat wajar. Hal itu jika dilihat dari dana transfer pemerintah pusat mencapai Rp 2 triliun lebih karena besarnya pembiayaan terutama gaji pegawai dan belanja pegawai.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim hanya sekitar 20,9 persen. Sedangkan dana belanja modal mencapai Rp 397 miliar atau 12,8 persen. Di sisi lain Pemkab Lotim juga ada percepatan di awal dengan melakukan pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sehingga membentuk belanja modal menjadi rendah.(lie)

Komentar Anda