MATARAM—Kaishan! Gaji guru SMA/SMK di NTB sejak peralihan status belum dicairkan. Kondisi ini sangat disayangkan anggota Komisi V DPRD NTB, Abdul Karim.
Politisi Partai Gerindra ini meminta daerah tidak menahan gaji bulanan mereka. Ini mengingat tenaga pendidik sangat membutuhkan gaji tersebut. Apalagi kalangan guru honorer, pemerintah daerah harus segera merespon.
‘’Sudah lama kok peralihan, kok gaji mereka belum dicairkan sampai saat ini. Kita akan ajukan pemanggilan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) NTB, HM Suruji, ke ketua Komisi V dalam waktu dekat ini,’’ katanya, kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (12/1).
Selama ini, ungkapnya, kalangan guru telah menyampaikan laporan. Bahwa gaji mereka belum bisa dicairkan. Alasan Pemprov NTB belum mencairkan gaji tersebut lantaran menetapkan bendahara gaji di sekolah. Namun alasan ini dianggap kurang masuk akal.
[postingan number=3 tag=”guru”]
‘’Kalau tunjangan boleh lah telat. Tapi kalau gaji, sudah termasuk kebutuhan pokok kalangan guru,’’ ucapnya.
Beberapa guru daerah masih mengeluh sampai saat ini, meski tunjangan sertifikasi telah dicairkan beberapa bulan lalu. Ia meminta, hak kalangan guru tidak didiskriminasi oleh pejabat eksekutif.
Biasanya, kalau peralihan, kata mantan kepala Dispenda Kota Mataram ini, Dinas Dikbud di kabupaten kota terkait telah mengirim surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) ke Dikbud provinsi. Dengan begitu, otomatis gaji mereka yang dibayar melalui APBD provinsi.
Sejumlah guru SMA/SMK mengakui belum menerima gaji bulan Januari 2017, yang biasanya mereka terima setiap tanggal 1 awal bulan.
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, H Sudenom menyampaikan, tugas dan tangung jawab daerah telah selesai, status kepegawaian kalangan guru telah lama diserahkan ke provinsi. ‘’Sampai saat ini, belum mengetahui kenapa gaji bisa telah keluar untuk guru SMA/SMK,’’ katanya. (dir)
