MATARAM—Peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah (SMA/SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) ke tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sempat mendatangkan kecemasan. Kecemasan itu berupa kemungkinan tersendatnya gaji para guru honorer.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Aidy Furqan mengatakan, gaji untuk kalangan guru honorer SMA/SMK dan SLB dipastikan aman. Pihakny menjamin sudah tidak ada masalah dengan peralihan kewenangan pengelolaan tersebut.
“Meskipun DPRD NTB Komisi V mengatakan tidak ada anggaran untuk gaji guru non PNS pada APBD 2017 mendatang, yang jelas pasti ada solusinya,” ungkapnya, Jumat (25/11).
Lontaran ini disampaikan tidak lepas dari usaha pihaknya yang terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kesejahteraan para guru honor dipastikan tidak akan terancam.
Selain berkomunikasi dengan pemerintah pusat, sambungnya, pihaknya juga sudah melakukan hal yang sama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membicarakan masalah yang krusial tersebut.
"Karena itu, jangan diribut-ridutkan dululah, karena solusi pasti kami cari dan pasti ada," jaminnya.
Selaku dinas yang akan bertanggung jawab, pihaknya mengaku akan berusaha maksimal menemukan titik terang solusi yang bisa ditawarkan. Namun demikian, sejauh ini dalam RAPBF 2017 NTB, anggaran untuk kesejahteraan para guru honorers disebutnya tidak ada.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesaia (PGRI) NTB, H Ali Rahim mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian dari pihak Dinas Dikpora NTB. Adapun terkait anggaran yang dimaksud tidak ada untuk gaji guru non PNS masih ditanggapinya dengan santai.
“Dikpora masih menmgupayakan dan kita doakan semoga ada solusi,” harapnya. (cr-rie)
