SELONG– Setelah pengalihan SMA/ SMK dari kabupaten ke provinsi, hak guru menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov).
Pihak pemprov menjamin, semua gaji guru honor SMA/SMK di semua kabupaten/kota termasuk Lotim semuanya akan dibayar dan diakomodir. ‘’ Semuanya siap dibiayai,” ungkap Kadis Pendidikan NTB Muhammad Suruji saat menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi dengan para kepala sekolah, guru dan pengawas SMA/ SMK di Lotim, Selasa kemarin (24/1).
Ia memastikan, meski guru honorer SMA/SMK telah dialihkan ke provinsi namun sejumlah hal yang menjadi hak mereka sama sekali tidak ada persoalan. Semua hak para guru honor dipastikan akan menjadi kewajiban mereka.
Sementara untuk Lotim sendiri, sejumlah guru honorer yang baru-baru ini mendapatkan SK bupati namun belum dilaporkan, tetap akan diakomodir. Apapun yang menjadi kebijakan bupati, baik itu terkait dengan pengangkatan kepala sekolah ataupun pengawasan tetap selanjutnya ditangani pemprov.
Berdasarkan data di kementerian jumlah guru honorer baik itu yang berada di SMA/SMK dan SLB di NTB mencapai 7 ribu lebih. Namun jumlahnya saat ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Januari 2017 ini, jumlah guru honor di NTB tembus angka 9 ribu. ‘’ Jadi bertambah banyak,'' tambahnya.
[postingan number=3 tag=”honorer”]
Untuk itu, kata dia sebagai upaya untuk meningkatkan mutu guru non PNS, pihkanya kini sedang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan provinsi. Mereka berharap nantinya proses pengangkatan guru non PNS akan dilakukan seperti perekrutan guru PNS. Caranya , melalui tes kompetensi dasar dan kompotensi bidang disesuaikan dengan mata pelajaran yang dipegang. ‘’ Meski demikian kesejahteraan mereka tetap diperhatikan. Tapi konsekuensinya keberadaan guru honor ini akan semakin berkurang,” sebut dia.
Sementara untuk pelaksanan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/ SMK NTB, Suruji memastikan tidak ada masalah. Bahkan bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas seperti server kini sedang dalam proses persiapan.
‘’ Kita sudah siapkan anggaran untuk pengadaan server akhir bulan ini atau bulan depan. Minimal untuk 400 server,” kata dia.
Begitu juga dengan sekolah yang mengalami kekurangan komputer, nantinya akan mendapat fasilitas dari kementerian. Sementara pihak provinsi akan membantu untuk fasilitas server. ‘’ Kecuali yang menjadi kendala sekolah swasta,” terang dia.
Sedangkan untuk sekolah yang masih belum siap melaksanakan UNBK, nantinya pelaksanaan UNBK akan digabung dengan sekolah yang menjadi penyelenggaran. Sementara untuk sekolah yang tidak bisa gabung karena kondisinya yang tidak memungkinkan, nantinya sekolah itu akan menggelar UN dengan sistim manual. ‘’ Pelaksaan UNBK ini semua sekolah negeri di NTB telah menyatakan diri siap untuk melaksanakannya,” tandas Suruji.
Di kesempatan itu, Kadis Dikbud Lotim Lalu Suandi mengatakan, meski pengelolaan SMA/SMK kini dialihkan ke provinsi namun Dikbud Lotim tetap menginginkan supaya jalinan silaturahmi dengan SMA/ SMK di Lotim tetap terjaga seperti biasa. ‘’ Meski tidak terlalu sering, tapi alangkah ruginya kalau silaturahmi yang sudah ada ini tidak dipelihara,” kata Suandi.
Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan koordindinasi, Dikbud kabupaten dan UPT SMA/SMK di Lotim juga supaya tetap ditindaklanjuti. Baginya koordinasi sangat penting, terutama ketika dua pihak saling membutuhkan misalnya ketika ada sejumlah kegiatan besar. ‘’ Misalnya apel 17 Agustus, kita butuhkan paskibraka. Saya belum bayangkan kalau anak SMP jadi paskibraka. Jadi dalam posisi ini, koordinasi kita harus dikuatkan,” kata Suandi.
Yang jelas, pihaknya akan tetap mendukung apapun kebijakan dari pemprov menyangkut berbagai persoalan pendidikan yang ada di Lotim ‘’ Karena itu saya yakin , koordinasi kita kedepan akan terus semakin kuat dan bersinergi untuk membangun pendidikan di Lotim,” tandas Suandi. (lie)
