Gagal Tuntaskan Proyek, Kontraktor Jalan Pendidikan Didenda

PROYEK JALAN: Proyek pelebaran Jalan Pendidikan di Kota Mataram yang sampai saat ini belum tuntas dikerjakan, meski tenggat waktu pengerjaan telah terlewati, sehingga akan didenda. (FAISAL HARIS/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Proyek Perda Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022, gagal dituntaskan hingga batas kontrak yang telah ditentukan, meski telah diberikan perpanjangan waktu dari Mei hingga Oktober lalu.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah mengakui jika masih ada proyek Perda percepatan jalan yang sampai saat ini belum tuntas 100 persen. Padahal pihaknya menargetkan semua proyek bisa tuntas pada Oktober 2022.

Salah satu dari paket proyek Perda percepatan jalan provinsi itu yakni pembangunan di Jalan Pendidikan Kota Mataram, yang hingga kini masih dikerjakan.

“Kami telah hubungi PPK-nya untuk proyek yang belum tuntas. Memang ada satu proyek pelebaran jalan di Kota Mataran, di Jalan Pendidikan yang belum selesai sampai sekarang. Kontraktor masih mengerjakan sisa pengerjaan batu sikat sepanjang 250 meter. Sementara kontraknya sudah berakhir di akhir Oktober kemarin,” ujarnya saat dikonfirmasi Radar Lombok, Kamis (17/11).

Atas tidak tuntasnya proyek sesuai dengan kontrak, sambung Ridwan Syah, maka pihak kontraktor dari paket proyek tersebut akan didenda. Hal ini sebagai konsekuensi atas tidak tuntasnya proyek sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. “Sekarang dia (kontraktor) dikenakan denda satu permil per hari dari keterlabatan itu,” sambungnya.

Meski demikian kata Ridwan Syah, pihaknya telah menanyakan kesiapan dari kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, terkait dengan target untuk menuntaskan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. “Tapi kami sudah tanyakan soal kapan diselesaikan (pengerjaan). Katanya paling lambat satu minggu kedepan yang 250 meter pekerjaan batu sikat itu,” ucap Ridwan Syah.

Ridwan Syah juga menggungkapkan, bahwa yang menjadi kendala selama ini sehingga proyek tersebut tidak tuntas sesuai target. Diantaranya adalah persoalan rekanan yang kemungkinan terkait masalah cash flow-nya.

Kemudian pada awal pengerjaan proyak juga terkendala soal pembebasan lahan, namun itu sudah diselesaikan. “Makanya waktu itu kita perpanjang kontraknya sampai Oktober. Dan sekarang kita tidak perpanjang lagi. Kita sudah cut (potong) dan kita denda. Tapi mereka bersedia (tuntaskan sisa pekerjaan). Dan Insya Allah mereka akan selesaikan dalam minggu ini, karena mereka minta waktu seminggu,” ungkapnya.

Ridwan Syah menegaskan, bahwa hanya paket proyek Jalan Pendidikan di Kota Mataram yang belum tuntas dikerjakan sampai sekarang. Namun dari sejumlah proyek yang termasuk dalam Perda Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022, sudah tuntas 100 persen sesuai kontrak.

“Jadi hanya Jalan Pendidikan saja yang belum tuntas. Tapi paket proyek yang lainnya sudah selesai 100 persen sesuai kontrak,” kata Ridwan Syah.

Seperti diketahui, besaran anggaran yang digelontorkan dalam pengerjaan paket proyek Perda Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi NTB, sepanjang 85,49 Km sebesar Rp 618,114 miliar lebih. Rinciannya, dari dana APBD NTB sebasar Rp 368,114 miliar, dan dana pinjaman PEN daerah sebesar Rp 250 miliar.

Baca Juga :  250 Pendaftar Ikuti Kejuaraan Catur Mandalika Cup

Dari besaran anggaran tersebut dibagi menjadi beberapa paket proyek. Diantaranya, paket I, Masbagik-Pancor, Keruak-Pancor, Jembatan Maronggek sepanjang 10,78 km ditangani lewat PEN Daerah senilai Rp 10,917 miliar. Sedangkan sisanya ditangani lewat APBD sebesar Rp15,235 miliar. Dengan total anggaran sebesar Rp 26,153 miliar.

Kemudian, paket 2, Keruak-Labuhan Haji, Jembatan Korleko dengan total kebutuhan anggaran Rp 28,76 miliar. Sepanjang 3,91 km ditangani lewat pinjaman dana PEN Daerah senilai Rp12,005 miliar, sisanya lewat APBD sebesar Rp 16,754 miliar. Paket 3, Batunyala-Sengkol, Kediri-Praya, Bengkel-Kediri dengan total kebutuhan anggaran Rp 71,404 miliar, sepanjang 6,72 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp29,807 miliar dan Rp 41,596 miliar lewat APBD.

Selanjutnya, paket 4, Rembiga-Pemenang dengan total kebutuhan anggaran Rp 34,902 miliar. Sepanjang 2,43 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp14,57 miliar dan Rp 20,332 miliar lewat APBD. Paket 8 yakni, Sejorong-Tetar-Batas KSB, Benete-Sejorong, Tetar-Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tetar, Kembatan Aik Keru III dengan total kebutuhan anggaran Rp70,688 miliar. Sepanjang 9,4 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp 29,508 miliar dan Rp41,179 miliar lewat APBD.

Paket 9, Pal IV-Lenangguar, Lenangguar-Lunyuk, Lenangguar-Batu Rotok dengan total kebutuhan anggaran Rp93,51 miliar. Di mana, sepanjang 17,79 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp31,72 miliar dan Rp61,79 miliar lewat APBD.

Paket 10, Sumbawa Besar- Semongkat-Batu Dulang, Jembatan Kokar Labangka dengan total kebutuhan anggaran Rp47,401 miliar. Sepanjang 0,89 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp19,787 miliar dan Rp27,613 miliar lewat APBD. Paket 11 : Sp. Kempo-Sp. Kore, Jembatan Boro I, Jembatan Boro II, Jembatan Oi Mori II, Jembatan Oi Mori III dan Jembatan Kawinda VI dengan total kebutuhan anggaran Rp31,685 miliar. Sepanjang 3,66 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,227 miliar dan Rp18,458 miliar lewat APBD.

Paket 12, Sila-Bajo, Jembatan Oi Katupa III, Jembatan Oi Katupa V, Jembatan Oi Katupa VI, Jembatan Piong III, Jembatan Piong IV, Jembatan Piong V dan Jembatan Piong VI dengan total kebutuhan anggaran Rp33,003 miliar. Sepanjang 6,23 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,777 miliar dan Rp19,226 miliar lewat APBD.

Paket 13, Kiwu-Sampungu, Jembatan Sori Kari’I, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori Sowa dengan total kebutuhan anggaran Rp36,363 miliar. Sepanjang 4,68 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp15,179 miliar dan Rp21,183 miliar lewat APBD.

Baca Juga :  Ratusan Honorer Pemkot Mataram Tak Lolos Verifikasi BKN

Kesebelas, paket 14, Karumbu-Sape, Talabiu-Simpasai, Simpasai-Wilamaci, Jembatan Lere III, Jembatan Lere V dengan total kebutuhan anggaran Rp33,066 miliar. Sepanjang 2,9 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,803 miliar dan Rp19,262 miliar lewat APBD.

Paket 15, Jalan Gajah Mada Bima, Jalan Datuk Dibanta, Jembatan Salo dengan total kebutuhan anggaran Rp36,007 miliar. Sepanjang 4,77 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp14,739 miliar dan Rp21,268 miliar lewat APBD. Dan terakhir, paket 16 : Bima-Tawali, Tawali- Sape dengan total kebutuhan anggaran Rp75,167 miliar. Sepanjang 11,33 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp30,955 miliar dan Rp44,211 miliar lewat APBD.

Sementara untuk paket proyek Jalan Pendidikan di Kota Mataram masuk dalam paket proyek 7 dengan besaran anggaran yang digelontorkan mencapai 13 miliar.

Lebih lanjut, Ridwan Syah juga menyampaikan terkait progres pengerjaan proyak yang dikerjakan PUPR pada 2022 ini. Dimana sampai 30 Oktober 2022 lalu secara keseluruhan progres pengerjaan proyek sudah mencapai 78 persen.

“Jadi total keselurahan progres pengerjaan proyek 2022 sampai 30 Oktober sudah sampai 78 persen. Tapi kalau proyek Perda percapatan jalan sudah sampai 99 persen. Tinggal proyek dijalan pendidikan itu saja,” tambah Ridwan Syah.

Dikatakan Ridwan Syah, untuk semua proyek 2022 ditergetkan rampung tepat waktu hingga akhir Desember 2022 mendatang. Karena menurutnya, dari sekian proyek yang dikerjakan 2022 dipastikan tuntas semuanya sesuai terget. “Jadi tidak ada proyek (2022) tidak bisa selesai, karena kita pantau terus sekarang ini supaya dipercepat,” katanya.

Ia menyebutkan, proyek yang dikerjakan pada 2022 ini diantaranya, proyek pengerjaan renville yang ada di TPA Regional Kebon Kongok Lombok Barat yang sampai saat ini baru 60 persen pengerjaannya. Kemudian proyek pengerjaan jalan di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu (PPST) Lembah medis B3 di Lemer Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar).

Selanjutnya, proyek pengaspalan di jalan Kute-Keruak yang sekarang ini belum diaspel disisi sebelah jalan. Kemudian proyek peningkatan jalan di Bima yang sekarang ini juga belum selesai. “Jadi semua proyek yang kita kerjakan pada 2022 ini memang kontraknya sampai November-Desember semua, maka sekarang masih dikerjakan dan Insya Allah semua proyek selesai semua sesuai kontrak,” ucapnya.

Ridwan Syah menyebut total anggaran dari semua proyek yang dikerjakan pada 2022 ini mencapai Rp 481 miliar lebih. “Jadi total anggaran proyek di 2022 ini sekitar 481 miliar,” sebutnya. (sal)

Komentar Anda