Fraksi Demokrat Telusuri CSR ke PT SEG

JUMPA PERS: Ketua Fraksi Partai Demokrat A. Rahman Abidin didampingi Sekretaris Fraksi Raden Rahadian Soedjono saat menggelar jumpa pers di ruang Fraksi Partai Demokrat, Selasa (28/6).(AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB memerintahkan jajaran anggota di Komisi III agar mendalami CSR dari PT Bank NTB kepada PT Samota Enduro Gemilang (SEG) dalam pelaksanaan MXGP Samota.
“Kebetulan ketua Komisi III adalah kader Demokrat Pak TGH Mahally Fikri. Kita minta Komisi III dalami dugaan mengalirnya CSR dari BUMD seperti PT Bank NTB ke PT SEG,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB A. Rahman Abidin di ruang Fraksi Demokrat NTB.

Disinyalir dana CSR yang mengalir dari BUMD ke PT SEG yang CEO-nya adalah putra Gubernur dinilai cukup besar. Sebab itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi III diminta untuk memanggil BUMD seperti PT Bank NTB agar bisa diklarifikasi terkait dana CSR ke PT SEG.

Dalam UU Penanaman Modal lanjutnya, sudah diatur bahwa dana CSR tidak diperkenankan untuk diberikan kepada perusahaan swasta yang berorientasi bisnis. Dana CSR diperuntukkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan sosial. “Kita dorong agar ada audit khusus dari BPK terkait dugaan CSR mengalir ke PT SEG. Jika memang ada perbuatan melanggar hukum terkait dana CSR itu, kita minta aparat penegak hukum untuk mengusut,” tegas mantan Wakil Wali Kota Bima tersebut.

Baca Juga :  Parsindo Usung Tommy Soeharto Capres 2019

Pihaknya juga meminta kepada Anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi I agar memanggil BKD terkait pengerahan ASN dalam pengerjaan Sirkuit Samota dengan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. “Kita perintahkan Anggota Fraksi Partai Demokrat di setiap komisi untuk memanggil pihak-pihak terkait dengan event MXGP tersebut,” terangnya.
Ditegaskan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan event MXGP. Hanya saja, dalam perjalanan persiapan pelaksanaannya, Fraksi Demokrat melihat ada kekeliruan yang dilakukan Gubernur dengan mengerahkan ASN dalam pengerjaan Sirkuit Samota dan dugaan mengalir CSR dari BUMD.

Baca Juga :  Maju NTB 1 Pilihan Harga Mati Sunarpi

Padahal, lanjut dia, Gubernur sudah jauh-jauh hari menegaskan bahwa event MXGP adalah business to business yang dikerjakan swasta. Fraksi Demokrat berpandangan, terlibatnya ASN Pemprov NTB yang begitu masif untuk event MXGP tidak terlepas dari CEO PT SEG sebagai pelaksana event MXGP, yang tiada lain putra Gubernur sendiri.
Demokrat sebagai parpol pengusung Zul-Rohmi di Pilkada NTB 2018 lanjutnya, punya kewajiban moral untuk mengingatkan Zulkieflimansyah sebagai Gubernur agar tidak mengambil kebijakan keliru.

Kemudian Demokrat tegasnya, juga menuntut Kadis PUPR NTB Ridwansyah untuk meminta maaf kepada kalangan Anggota DPRD NTB, karena telah melecehkan parlemen, dengan menyebut DPRD jangan baper merespons kritikan. “Kadis PUPR harus meminta maaf kepada parlemen. Jika tidak, Fraksi Demokrat akan menggalang kekuatan agar Ridwansyah dicopot dari jabatan,” tegasnya. (yan)