GIRI MENANG – Kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honor dan menggantinya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) membuat Pemkab Lombok Barat harus putar otak. Pemkab Lobar terpaksa memangkas jumlah usulan tenaga honor yang akan dijadikan P3K. Sebab pemberian formasi P3K oleh pusat tidak diikuti dengan skema gaji mereka. “Sampai saat ini belum ada kepastian anggaran untuk gaji (P3K),” kata Asisten III Setda Lobar, H. Ilham, kemarin.
Usulan P3K daerah tergantung dari kondisi dan kemampuan daerah membayar gaji mereka nanti. Sementara untuk P3K hasil rekrutmen yang dulu saja daerah masih kewalahan membayar gaji hingga terpaksa menyedot ana Alokasi Unum (DAU). “ Sepanjang daerah tidak punya sumber untuk pengajian itu maka daerah harus berhitung betul berapa formasi yang bisa dibuka. Ini kan tergantung kondisi fiskal daerah,” ungkapnya.
Belajar dari pengalaman pengangkatan 1.076 P3K guru sebelumnya. Pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk gaji mereka.Pemerintah Kabupaten Lobar harus menanggung gaji mereka dengan total Rp 3 miliar per tahun. “ Gaji enggak ditambah pusat. Semua dari DAU di daerah. Inilah yang membuat daerah tertatih-tatih menjalankan roda pemerintahan, yang tadinya anggaran itu bisa untuk membangun pada akhirnya untuk memenuhui kewajiban gaji,” jelasnya.
Pihaknya mengaku sudah berusaha meminta tambahan formasi P3K dibarengi permintaan anggaran. Namun hingga kini tak ada jawaban dari pusat. Bahkan untuk mengakomodir tenaga honor melalui sistem outsourcing, pusat juga belum mengeluarkan juklat-juknisnya.
Di satu sisi daerah harus tetap menjalankan kebijakan pusat menghapus tenaga honor.” Karena di pusat tidak ada tambahan gaji, sementara kondisi anggaran daerah kita untuk mengaji sangat-sangat terbatas. Maka pola yang kita ambil, membuka formasi sesuai dengan jumlah yang akan pensiun,” katanya.
Langkah ini dianggap paling realistis melihat kondisi anggaran daerah.
Saat disinggung bagaimana nasib ribuan tenaga honor? Ilham mengatakan pihaknya sudah mendata mereka. Mereka akan disertakan dalam seleksi P3K secara bertahap. “ Misalnya yang di waiting list seribu sekian orang, kemudian formasi kita katakanlah 300, maka yang seribu itu berkompetisi untuk mendapatkan 300 formasi itu. Sisanya ditahun berikutnya,” jelasnya.
Ilham mengatakan itu menjadi salah satu solusi sampai nanti pihaknya berharap ada kebijakan pusat berupa tambahan anggaran untuk pengajian P3K.
“ Kami menyampaikan kepada pimpinan sebagai langkah-langkah kita, bagaimana pun ini harus bergerak,” tutupnya.(ami)
