MATARAM – Pendaftaran rekrutmen CPNS tahun 2019 sudah dibuka 12 November lalu. Hampir sepekan setelah dibuka jumlah pelamar CPNS hingga saat ini belum cukup banyak.
Target jumlah pelamar CPNS tahun 2019 di Kota Mataram diprediksi 7 ribu orang. Dengan kondisi saat ini, target yang ditentukan kemungkinan meleset. Belum lagi dengan kendala lainnya yang terjadi saat ini. Seperti kesulitan membuat akun dan gangguan pemadaman listrik yang terus terjadi. ‘’Kalau lihat dari sekarang kayaknya menurun (dari tahun lalu),’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Sabtu (16/11).
Berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu malam (16/11), jumlah pelamar CPNS Kota Mataram berjumlah 191 orang. Rinciannya 26 orang di hari pertama, 51 orang di hari kedua dan ketiga. Berikutnya hari keempat sebanyak 47 pelamar dan 66 pelamar di hari kelima dan 1 pelamar di hari keenam.
Dari jumlah tersebut 85 pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Sementara 16 pelamar langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara yang belum diverifikasi sebanyak 34 pelamar. Selanjutnya belum selesai diverifikasi 56 pelamar. Meski demikian, Nelly mengatakan bisa saja jumlah pelamar ini bertambah beberapa hari ke depan. Karena pendaftaran masih dibuka sampai 5 Desember mendatang. ‘’Tapi ini tidak bisa kita prediksi. Saya khawatirnya mereka itu menunggu formasi-formasi mana yang paling sedikit dilamarnya. Baru mereka mengupload itu didetik-detik terakhir. Kelihatan itu terpantaunya sudah menginput data tapi belum mendaftar,’’ terangnya.
Dibandingkan jumlah pendaftar sepekan setelah pendaftaran dibuka tahun lalu. Nelly mengaku belum bisa memberikan kepastian jawaban karena bisa saja saat ini pelamar masih belum memutuskan untuk mendaftar. ‘’Bisa saja dia belum melamar atau meng-upload. Mungkin dia masih mengisi formulir dan formatnya,’’ katanya.
Aturan dan skema tahun ini cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Tahun ini tahapan persyaratannya lebih tegas karena mengupload dokumen saja bagian dari tes untuk tahun ini. Jika materi atau dokumen tidak lengkap atau terjadi kesalahan, maka peserta langsung dinyatakan TMS atau gugur. ‘’Makanya sekarang aturannya lebih ketat dan lebih tegas,’’ ungkapnya.
Dengan demikian, sesaat setelah dokumen didaftarkan oleh peserta CPNS, maka langsung diverifikasi oleh petugas. Tim verifikasi pun sudah dibentuk untuk memastikan kesiapan dokumen. ‘’Itu langsung diverifikasi oleh tim,’’ imbuhnya.
Ditimpali Kabid Aparatur Kepegawaian BKPSDM Kota Mataram, Ahmad Mujahidin, jumlah pelamar saat ini belum begitu banyak. Namun ia optimis pelamar bertambah banyak beberapa hari ke depan. ‘’Biasanya itu pertengahan atau saat-saat terkahir itu ramai mendaftar. Pasti jumlahnya akan bertambah terus,’’ katanya.
Secara keseluruhan di Provinsi NTB, jumlah pendaftar CPNS di 10 pemerintah daerah (pemda) terus bertambah. Hingga Minggu malam (17/11), jumlah pendaftar sudah mencapai 5.320 orang. Jumlah pelamar 5.320 orang tersebut paling banyak untuk formasi di Pemkab Lombok Tengah. “Sudah ada 1.437 orang pendaftar di Loteng. Kalau keseluruhan di NTB, sudah capai 5.320 orang,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Fathurrahman kepada Radar Lombok, Minggu malam.
Untuk lingkup Pemerintah Provinsi NTB dengan kuota 414 formasi, jumlah pendaftar CPNS sudah mencapai 405 orang. Selanjutnya Kota Mataram jumlah pendaftar 190 orang dari 275 formasi. Kemudian pendaftar di Lombok Barat 309 orang dari 205 formasi.
Berikutnya di Lombok Tengah dengan jumlah pendaftar terbanyak mencapai 1.437 orang, jumlah formasi yang disediakan 479. Kemudian Lombok Timur sudah ada 799 pendaftar dari 482 formasi yang tersedia. Selanjutnya di Lombok Utara baru ada 74 pendaftar dari 237 formasi yang disediakan.
Sedangkan untuk Pemkab Sumbawa Barat (KSB), jumlah pendaftar sudah 191 orang, Kabupaten Sumbawa 1.335 orang, Kabupaten Bima 290 orang dan Pemkot Bima 207 orang, dan Kabupaten Dompu baru 83 pendaftar.
Lalu formasi apa yang menjadi favorit dan sepi peminat dalam seleksi CPNS kali ini? Fathurrahman tidak bisa memberikan jawaban. “Fiturnya tidak ada sekarang, diblok sistem. Beda dengan sebelum-sebelumnya bisa kita ketahui,” kata Fathurrahman.
Fathurrahman menyadari, sudah ada keluhan mengenai tidak adanya fitur jumlah pelamar dalam portal https://sscn.bkn.go.id seperti tahun 2018 lalu. Kali ini, publik tidak dapat mengetahui data jumlah pelamar pada setiap formasi secara real time.
Ditegaskan, fitur jumlah pelamar dalam menu pencarian formasi pada portal SSCN ditiadakan. Hal itu disebabkan adanya indikasi tindak kecurangan penyalahgunaan data pelamar yang termuat dalam menu pencarian formasi. “Itu dilakukan oleh sejumlah oknum, dengan cara mendaftarkan sejumlah pelamar fiktif pada formasi tertentu agar terlihat telah banyak pendaftar,” jelas Fathurrahman.
Banyaknya jumlah pelamar, diharapkan oknum tersebut mampu mengecoh calon pelamar. Sehingga formasi tersebut tidak lagi menjadi pilihan pada penerimaan CPNS tahun 2018 lalu. “Oleh karena itu, fitur tersebut ditiadakan demi menciptakan kompetisi adil tanpa pelamar terpengaruh dengan kuantitas pelamar yang telah melamar pada formasi tertentu,” katanya.
Sebagai alternatif, pemerintah memberikan akses informasi tentang pelamar yang sudah membuat akun, sudah mengisi formulir, sudah submit, serta lima instansi (Top 5 Instansi) dan 10 formasi (Top 10 Formasi) paling banyak dipilih pelamar. “Perlu diketahui, peniadaan fitur tersebut tidak mengurangi aspek transparansi pada seleksi CPNS 2019,” tegasnya.
Aspek transparansi tetap terjamin melalui pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan menggunakan computer assisted test (CAT). “Hasil tes dapat diketahui secara real time saat SKD dilaksanakan. Sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama pelaksanaan seleksi,” ucapnya.
Sekretaris BKD Provinsi NTB, Yus Harudian Putra menambahkan, masyarakat diingatkan untuk berpikir panjang dalam menentukan formasi yang akan dilamar. Jangan sampai hanya ingin lulus, namun tidak siap ditempatkan sesuai formasi.
Menurut Yus, pelamar CPNS yang lulus tidak mudah untuk bisa mengusulkan pindah. “Kalau gak salah untuk yang sekarang ini, ada info dari pusat, minimal mengabdi 10 tahun dulu baru bisa pindah,” ungkapnya. (gal/zwr)
