Fitra Soroti Pengelolaan Keuangan Pemprov NTB

MATARAM – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi NTB menyoroti kinerja pengelolaan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) NTB yang menunjukkan tren sangat memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tercermin pada kinerja keuangan daerah. “Bahkan capaian tahun 2021 tercatat sebagai yang terburuk dalam satu dekade,”ungkap Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda kepada Radar Lombok, Sabtu (15/1).

Fitra juga menilai pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir ini juga mengalami stagnasi. “Hal itu diakibatkan oleh buruknya perencanaan serta lemahnya kepemimpinan Zul-Rohmi (Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah) yang sempat berjanji melanjutkan ikhtiar TGB Zainul Majdi,” sambung Ramli.

Tidak hanya itu, Fitra NTB juga menyoalkan, soal pembangunan daerah selama beberapa tahun ini lebih banyak digerakkan oleh proyek pembangunan pemerintah pusat. “Tidak tampak gebrakan-gebrakan yang signifikan yang ditunjukkan oleh Pemprov secara mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan prioritas kebutuhan masyarakat,” sentilnya.

BACA JUGA :  PTS Ini Kembalikan Rp 4,4 Miliar Dana Mahasiswa yang Sempat Ditahan

Dalam empat tahun terakhir, lanjut Ramli, dalam APBD hanya mampu tumbuh rata-rata 0,5 persen per tahun, jauh merosot berkali lipat dibandingkan periode-periode sebelumnya dengan rata-rata di atas 15 persen per tahun. Bahkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 tercatat sebagai yang terendah dalam 10  tahun terakhir. Target pendapatan daerah hanya tercapai sekitar 90 persen, sedangkan belanja daerah terealisasi hanya sekitar 83,9 persen. “Pemprov NTB diproyeksikan gagal dalam memastikan realisasi misi NTB Mandiri dan Sejahtera jika tidak melakukan pembenahan, yang salah satunya diindikasikan dengan semakin merosotnya kapasitas dan kemandirian keuangan daerah,” katanya.

Dari data yang dihimpun Fitra, sambung Ramli, untuk realisasi PAD tahun 2021 hanya 77 persen dari target sebesar Rp 2,3 triliun atau sebesar Rp 1,7 triliun.  Nominal realisasi tersebut bahkan turun atau mines diangka 3,8 persen dibanding capaian tahun 2020 sebesar Rp 1,8 triliun di saat ekonomi terkontraksi sangat dalam. “Sementara tahun 2021 pemerintah mengklaim berhasil memulihkan perekonomian daerah,” cetusnya.

BACA JUGA :  Tiga Kapolres di NTB Diganti

Kegagalan Pemprov juga, kata Ramli, dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemprov hanya mampu membelanjakan APBD sekitar 83,9 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 6,38 triliun. “Beberapa pos belanja yang diharapkan mampu mengungkit ekonomi, seperti belanja modal, dan belanja untuk penanganan dampak pandemic
Covid-19 hanya terserap masing-masing 59,1 persen dan 57,0 persen,” pungkasnya.

Sementara Seketaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL. Gita Ariadi yang juga selaku ketua Tim TAPD, belum dapat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, meski berulang kali dihubungi tapi belum dapat memberikan tanggapan atau penjelasan. (sal)