MATARAM – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendorong Pemprov NTB untuk menghitung ulang soal utang yang telah ditandatangani bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 750 miliar. “Kami sarankan agar nilai pinjaman dihitung ulang. Maksimum setengahnya agar pemprov tidak terlalu terbebani,” ujar Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, Sabtu (14/8).
Tidak hanya soal besaran pinjaman, tetapi soal jangka waktu pembayaran utang sampai delapan tahun dianggap terlalu lama dan sangat berisiko. Perlu dipertimbangkan agar tidak menambah beban baru bagi daerah kedepan. Apalagi dalam situasi masa pendami Covid-19 yang belum bisa diprediksikan kapan berakhir. “Menurut kami baiknya utangnya kecil dan pembayarannya dalam jangka waktu pendek, biar bebannya cepat lunas. Kalau dalam jangka panjang maka akan ada tambahan beban biaya tahunan selama 8 tahun yang harus ditanggung selain cicilan pokok, terlalu berisiko dan banyak ruginya,” sambungnya.
Meski begitu, lanjutnya, Fitra NTB sendiri tidak menolak pemprov berutang. Tapi harus ada perencanaan yang baik. Karena sejauh ini masih dianggap kurang baik sehingga perlu dihitung ulang sebelum nanti menimbulkan dampak yang lebih besar dari pinjaman tersebut. “Pada prinsipnya kami tidak tolak hutang. Cuma perencanaan utangnya kami kira kurang baik,” tegasnya.
Fitra NTB juga menyoroti terkait pengalokasian dana pinjaman senilai Rp 500 miliar untuk pembangunan Gedung Trauma Center RSUD Provinsi NTB yang diindikasikan tidak sejalan dengan perencanaan strategis daerah yang telah ditetapkan. “Karena jauh lebih besar dari kerangka kebutuhan pendanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra RSUD NTB yang merupakan turunan dari RPJMD,” terangnya.
Dalam kajian yang telah dikeluarkan Fitra NTB juga telah menegaskan dalam rekomendasinya, bahwa pemprov berpeluang menggunakan pembiayaan alternatif pinjaman PEN daerah untuk membiayai program strategis. Alternatif ini masih memungkinkan dengan tingkat kemampuan membayar yang cukup baik untuk seluruh pokok pinjaman beserta biaya lain yang timbul atas pinjaman daerah tersebut. ‘’Namun, beban utang Pemprov NTB tersebut diproyeksikan akan berdampak pada kontraksi ruang fiskal daerah pada titik terendah, termasuk menurunnya dana transfer netto,’’ tegasnya.
Situasi ini akan berpotensi membatasi diskresi daerah untuk membiayai program prioritas sesuai kebutuhan riil masyarakat. Serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi akibat pengalihan alokasi belanja pembangunan dari dana alokasi umum/dana bagi hasil (DAU/DBH) untuk pembayaran pokok pinjaman. “Dampak lebih jauhnya adalah terhambatnya pencapaian program unggulan dan prioritas daerah yang lain hingga akhir periode RPJMD,’’ katanya.
Untuk itu, dengan adanya pinjaman tersebut, Ramli menyampaikan agar Pemprov NTB perlu mempertimbangkan risiko tersebut. merumuskan langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah. Sekaligus meningkatkan kualitas penganggaran daerah pada APBD Perubahan 2021 dan tahun-tahun mendatang. Hal ini dengan cara melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan perencanaan pinjaman yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Serta menjamin pengelolaannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi kegagalan pembangunan akibat tekanan dan risiko fiskal yang ditimbulkan. ‘’Serta mampu secara efektif sebagai salah satu instrumen pembiayaan program yang memberikan daya ungkit pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi,’’ ungkapnya.
Di samping itu, Ramli juga menyarankan supaya pengalokasian anggaran yang bersumber dari pinjaman agar diarahkan untuk program-program yang secara langsung berdampak pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Kemudian pembukaan lapangan kerja serta berpedoman pada dokumen perencanaan strategis daerah. ‘’Penguatan monev dan pengendalian penerimaan asli daerah sebagai salah satu strategi utama dalam menyehatkan anggaran daerah,’’ ucapnya.
Selain itu, menurut Ramli, dari kajian yang dilakukan Fitra NTB, pemprov perlu mengarahkan investasi untuk penguatan potensi penerimaan daerah melalui BUMD pada sektor yang memiliki ketahanan terhadap krisis pandemi maupun krisis lainnya. Pemprov juga harus meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memangkas belanja non-prioritas, dan meningkatkan alokasi belanja modal atau belanja produktif. “Langkah ini akan berkontribusi signifikan pada efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta percepatan upaya pemulihan ekonomi daerah. Alternatif strategis ini dapat lebih menguatkan fiskal daerah dan meningkatkan kualitas belanja daerah, baik dengan skenario tanpa pinjaman daerah maupun dengan menerima pinjaman daerah,” Ramli menyarankan.
Fitra NTB juga telah mencatat, dalam tiga tahun terakhir terdapat potensi pemborosan yang diindikasikan dengan alokasi belanja barang dan jasa yang lebih besar dibandingkan belanja modal. Sehingga berimplikasi pada keterbatasan alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis daerah, seperti jalan, irigasi, air bersih, fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan.
Untuk itu, kata Ramli, Fitra NTB memberikan masukan agar pemprov menjaga keseimbangan fiskal daerah dengan mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai. “Alokasi beban tetap ini hendaknya mampu ditekan sekurang-kurangnya setara dengan pertumbuhan rata-rata penerimaan umum daerah. Dalam 8 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan belanja pegawai Provinsi NTB dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penerimaan daerah,’’ pungkasnya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sebelumnya menyatakan, pinjaman yang diberikan PT SMI sebesar Rp 750 miliar diprioritaskan untuk dua item pembangunan prioritas. Yakni, pengembangan RSUD Provinsi NTB senilai Rp 500 miliar dan perbaikan infrastruktur jalan sebesar Rp 250 miliar.
Pengembangan RSUD Provinsi NTB bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping itu, pemprov akan menghadirkan rumah sakit dengan pelayanan standar internasional. Semua ini dihajatkan untuk mendukung penyelenggaraan event-event internasional, seperti MotoGP 2022 dan event lainnya di NTB.
Begitu juga dengan perbaikan infrastruktur jalan, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan membangkitkan destinasi pariwisata di NTB. ’Dengan pinjaman dana ini, pemerintah akan memaksimalkan pembangunan sebagai tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,’’ katanya. (sal)
